Respati Wikantiyoso Personal Web's

Membangun Partisipasi Masyarakat Demi Menata Kota

rwickan — Fri, 15 Mar 2013 14:49:28 GMT

Malang Pos Kamis, 14 Maret 2013 14:13

Prof. Ir.H. Respati Wikantiyoso., MSA., Ph.D. (*)

Keberlanjutan pembangunan (sustainable development) merupakan isu sentral dalam pembangunan perkotaan di era global. Keberlanjutan pembangunan mempunyai dimensi yang sangat luas, yang mencakup tiga aspek utama yakni lingkungan (environmental), ekonomi (economic), dan sosial budaya (social-culture). Pembangunan kota dalam dimensi keruangan (pemanfatan ruang kota) dalam perkembangan kota yang sangat pesat menghadapi tantangan penyediaan ruang yang sangat kompleks. Tantangan pembangunan perkotaan di era global mencakup beberapa problemtika yakni Problematika urbanisasi, Problematika tata ruang, Problematika sarana dan prasarana kota dan Problematika daya dukung lingkungan.

Permasalahan urbanisasi yang sangat pesat yang dihadapi oleh kota-kota besar, termasuk kota Malang adalah peningkatan jumlah penduduk bahkan mengarah pada kelebihan jumlah penduduk (over population). Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat memicu terjadinya peningkatan derajad kemiskinan kota yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah pengangguran penduduk di perkotaan.
Urbanisasi yang berlebih sebabkan oleh mobilitas penduduk penduduk baik penduduk luar kota yang menetap di perkotaan (kaum migran), maupun para penglaju (kaum komuter) penduduk luar kota yang bekerja di perkotaan. Ketidak seimbangan beban wilayah kota dalam mendukung jumlah penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulkan gejala konurbasi (conurbation effect). Perkembangan kota yang tidak seimbang dengan kecenderungan perkembangan pita (ribon pattern) pada jalur-jalur sirkulasi utama kota mendorong terjadinya urban sprawling, yang pada akhirnya mendorong kesenjangan antar wilayah perkotaan (disparitas wilayah).
Problematika utama masalah urbanisasi yang sangat krusial adalah terjadinya kesenjangan sosial-budaya masyarakat perkotaan, yang dipicu oleh terjadinya kesenjangan ekonomi masyarakat.
Keterbatasan ruang kota dengan beban perkotaan yang semakin meningkat karena proses urbanisasi, menimbulkan beberapa masalah tata ruang dalam pembangunan perkotaan.
Problema tata ruang yang dihadapi antara lain ketimpangan pembangunan kawasan kota yang ditandai denga terjadinya urban spawl, dan ketimpangan wilayah pengembangan, kurang terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transport planning yang berakibat pada beban transportasi (jalan) yang tidak merata antara satu kawasan denga kawasan lainnya. Lalu peningkatan beban infrastruktur jalan, serta keterbatasan RTH kota yang terjadi karena terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Secara keseluruhan permasalahan diatas akan terakumulasi yang menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. Probematika daya dukung lingkungan dikarenakan meningatnya beban kota sebagi dampak urbanisasi yang tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang efektif melalu perencanaan tata ruang yang terpadu dan terintegasi dengan mengedepankan masalah kelestarian lingkungan. Problematika daya dukung lingkungan terjadi karena tidak adanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah, alih fungsi lahan produktif dan lahan terbuka hijau yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota. Kondisi ini kadang diperparah dengan adanya fenomena ketidaktaatan implementasi recana tata ruang yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan, dan pengambil kebijakan pembangunan perkotaan.
Peran serta masyarakat dalam pembangunan perkotan merupakan pendekatan pembanguan yang mendudukkan masyarakat perkotaan sebagai subyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan potensi dan peran serta masyarakat kota menjadi sangat strategis. Potensi Sumberdaya manusia, finansial serta kompetensi dalam mensolusikan permasalahan pembangunan sangat luar biasa apabila dapat digali, dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan perkotaan. Permasalahan yang menjadi krusial adalan bagaimana meningkatkan partisipasi / peran serta stakeholders dalam pembangunan. Pembangunan perkotaan sebagai suatu proses, mencakup tahap perencanaan, perancangan kebijakan, pelaksanaan/implementasi kebijakan pembangunan dan evaluasi keberhasilan/kegagalan pembangunan perkotaan.
Peran stakeholders dalam pembangunan kota yang partisipatif dapat berjalan dengan baik dilakukan dengan melakukan upaya pelembagaan proses partisipasi atau pelibatan masyarakat. Melakukan sosialisasi peran serta atau pelibatan masyarakat, membangun saluran-saluran dan simpul-simpul partisipasi, menggali dan mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal, mendesiminasikan best practices keberhasilan pembangunan di tempat lain.
Sustainable development merupakan pendekatan Pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan (ekonomi-sosial-budaya dan politis) saat ini dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang tanpa kompromi. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjamin berlangsungnya kehidupan sosial yang harmonis, ramah lingkungan dan penggunaan sumberdaya alam yang efektif dan berkelanjutan.
Partisipasi masyarakat melalui upaya pemberdayaan (capacity building) SDM di perkotaan menjadi signifikan dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mempunyai tujuan antara lain melindungi sumber daya alam (resource conservation), pembangunan lingkungan binaan (built development), menjaga kualitas lingkungan (environmental quality), menghindarkan kesenjangan sosial (social equality) dan meningkatkan partisipasi (political participation).

*) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Merdeka Malang, Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Unmer Malang
Email: respati_w@yahoo.com

Berita asli Malang Pos Jum'at 15 Maret 2013 bisa KLIK di sini

P2KPB, Solusi Atasi Ketimpangan Perdesaan-Perkotaan

rwickan — Mon, 16 Apr 2012 11:16:16 GMT

PU, Jakarta 12 April 2012.
Ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, masih terus terjadi di Indonesia hingga saat ini. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB), diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Lina Marlia dalam Lokakarya Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan di Jakarta (12/4).

Lebih lanjut Lina menjelaskan, Konsep utama P2KPB adalah pengelolaan kekayaan desa sebagai common property, serta penciptaan pengolahan kekayaan desa yang bernilai tambah dan mengembalikan nilai tambah tersebut ke desa. Konsep ini diharapkan dapat mengatasi krisis yang terjadi di perdesaan, yang ditandai dengan semakin berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya kerusakan DAS, serta kerusakan hutan (deforestasi).

Senada dengan Lina, Direktur Perkotaan dan Perdesaan Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Hayu Parasati mengakui pentingnya pengembangan perdesaan di Indonesia. Hayu juga mengungkapkan masih terjadinya ketimpangan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditandai antara lain dengan semakin besarnya persentase desa swadaya di Indonesia, semakin bergesernya tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor industri serta urbanisasi penduduk yang terus meningkat.

Hayu memaparkan, pada saat ini arah kebijakan dan strategi pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga telah sejalan dengan P2KPB. "Prinsip pembangunan perdesaan dalam RPJMN adalah pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, pembangunan yang partisipatif, serta berkelanjutan”, imbuhnya.

Sementara Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono pada kesempatan yang sama mengungkapkan, pengembangan kawasan minapolitan merupakan salah satu konsep dalam penataan ruang desa pesisir berkelanjutan. Melalui konsep ini, tutur Subandono, desa pesisir yang memiliki arti penting sebagai pondasi industrialisasi kelautan dan perikanan mendapatkan dukungan fungsi kota-kota pesisir yang merupakan pusat pemasaran produk.

"Dengan adanya konsep minapolitan sebagai satu kesatuan manajemen pengembangan wilayah yang memadukan keterkaitan produksi-pemrosesan-pemasaran dan prasarana pendukungnya, maka peningkatan nilai tambah ekonomi dari kegiatan perikanan dapat terwujud," ujar Subandono.

Harus Partisipatif dan Berwawasan Lingkungan

Akademisi dari Universitas Merdeka Malang Respati Wikantiyoso menambahkan, berbagai program dan prioritas dalam pengembangan perdesaan yang akan dikembangkan di kawasan perdesaan harus diterapkan dengan pendekatan partisipatif. Pengembangan perdesaan, menurut Respati harus partisipatif agar sesuai dengan karakteristik masing-masing tipologi perdesaan, serta harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. "Sebelum menetapkan prioritas dalam pengembangan perdesaan, kenali dulu karakteristik desa, agar tidak bias dengan kepentingan pengembangan ekonomi," tegas Respati.

Sementara Akademisi dari Institut Teknologi Bandung Acha Sugandhi menambahkan, P2KPB juga harus menegaskan adanya prinsip pembangunan berwawasan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang drastis. (sha)

Sumber : admintaru_130412
Berita aslinya silahkan klik disini atau kunjungi di http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1921

Tak Perlu Khawatir Ditinggal

rwickan — Thu, 23 Feb 2012 22:06:03 GMT

Malang Post- Sabtu, 18 Februari 2012 14:57

Pasar Tugu ke Rampal
MALANG – Pasar wisata belanja Tugu Kota Malang sudah menjadi salah satu tujuan pariwisata alternatif wisatawan yang datang ke Kota Malang. Sebagai salah satu cirri khas Kota Malang, lokasi Pasar Tugu harus berada di lokasi yang tepat. Sesuai dengan tata kota, keberadaanya tidak boleh mengganggu aktivitas lainnya, harusnya dapat mengangkat vitalitas kawasan itu.
Menurut pakar tata kota dari Universitas Merdeka Malang, Prof. Ir. Respati Wikantiyoso, MSA, Ph.D. keberadaan Pasar Tugu di Jalan Semeru saat ini perlu ditinjau kembali. Sejauh mana efektifitas dan sejauh mana mengganggu aktivitas di sekitar kota. Mengingat di lokasi itu ada rumah warga, ada pula tempat-tempat bisnis dan lainnya. Bagaimana pun dampak terhadap kemacetan lalu lintasnya.
‘’Dampak kemacetan sudah terlihat di sekitar lokasi itu karena fasilitas parkir yang tidak terlalui memadai. Sering juga ada bus yang parkir di pinggir jalan di sekitar lokasi yang akan berwisata di Pasar Tugu. Di kawasan itu pula ada rumah, tempat bisnis,’’ kata Respati kepada Malang Post, kemarin.
Aktivitas di Jalan Semeru dibutuhkan semua pihak. Para PKL butuh untuk menggelar barang dagangannya di Pasar Tugu, warga juga membutuhkan untuk aktivitasnya, juga pelaku usaha yang ada di sekitarnya. Semuanya saling membutuhkan kawasan itu.
Jika ada alternatif tempat yang tidak mengganggu aktivitas lainnya dan justru mengangkat aktivitas di kawasan itu akan lebih baik. Hanya saja, perlu ada kelengkapan fasilitas yang disediakan untuk memberikan kenyamanan bagi pedagang dan juga pengunjungnya. Seperti luasan tempat yang mampu menampung semua pedagang, memiliki akses jalan yang memadai, fasilitas parkir yang luas agar tidak menimbulkan kemacetan di jalan serta fasilitas lainnya. Yang terpenting jangan sampai jauh dari pusat kota.
‘’Kalau di Jalan Semeru kawasannya terbatas. Kalau ada kawasan yang luas dapat terus dikembangkan lebih baik lagi,’’ ungkapnya.
Jalan Bela Negara Rampal misalnya, kawasan itu setiap minggunya sudah ramai dan dapat menjadi konsumen Pasar Tugu jika dipindahkan ke kawasan Rampal. Kawasan itu pun cukup luas dan memiliki akses yang mudah untuk dijangkau, keberadaannya pun tidak jauh dari pusat kota. Lokasi parkir pun masih memadai untuk ditempati sepeda motor dan mobil.
‘’Fasilitas parkir menjadi hal yang penting. Pasar Tugu sudah menjadi ciri karakter yang ada di Kota Malang. Bukan hanya masyarakat Kota Malang saja yang berkunjung, tapi juga wisatawan dari luar kota. Dimanapun Pasar Tugu ditempatkan akan dikunjungi masyarakat dan wisatawan asalkan tidak jauh dari pusat kota,’’ terang pria yang menjadi Koordinator Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Malang 2005-2025 itu.
Di Jalan Bela Negara Rampal, kata dia, juga dapat meminimalisir gangguan aktivitas lainnya. Justru keberadaanya akan dapat meningkatkan kawasan itu. Jika ditempatkan di lokasi itu, masyarakat bisa berwisata, olahraga dan mencari kuliner khas Kota Malang yang banyak dijajakan di Pasar Tugu.
‘’Perizinannya juga harus pasti. Karena dulu pernah di pindahkan ke dalam Rampal dan dikembalikan lagi ke Jalan Semeru,’’ tambah Kepala Laboratorium Kota dan Permukiman Jurusan Teknik Arsitektur Universtas Merdeka Malang itu.
Seperti diketahui, Pemkot Malang sudah mengajukan izin ke Pangdam V Brawijaya untuk Pasar Tugu di Jalan Bela Negara Rampal.
Ditambahkannya, Pasar Tugu sudah menjadi ciri khas karakter kota yang ada di Kota Malang yang ada setiap minggunya. Untuk siklus tahunan ada Malang Tempo Dulu (MTD). Untuk ciri fisik bangunan, Kota Malang memiliki kawasan Jalan Ijen yang menjadi land mark. (aim/avi)

Artikel Asli di Malang Pos Klik di Link DISINI SAJA

Banjir Karena Sungai hilang

reswick — Tue, 14 Feb 2012 11:53:20 GMT

MALANG - 13 Frebuari 2012
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang langsung meneliti penyebab banjir yang merendam Kota Malang, Minggu (12/2). Penyebabnya masih sama, yakni banyaknya bangunan liar yang menyebabkan penyempitan saluran drainse. Selain itu semakin terbatasnya saluran pengaliran air di berbagai kawasan di kota pendidikan ini.
Kadis PU, Ir Hadi Santoso menjelaskan, penyebab banjir di Jalan Gajayana dan sekitarnya, termasuk kawasan Sumbersari disebabkan sejumlah faktor. Diantaranya terjadi penyempitan dwiker atau jembatan kecil.
‘’Hal ini teridentifikasi ketika kami meneliti langsung di lokasi saat hujan kemarin (12/2),’’ jelasnya.
Kondisi itu diperparah lagi dengan tak normalnya aliran sungai di sekitar Jalan Bendungan Sutami. Di kawasan ini sebenarnya terdapat dua sungai, namun sejak lama tersisa satu sungai saja.
Sony, sapaan akrab Hadi Santoso mengatakan, sebenarnya kondisi sungai dan aliran drainase yang telah mengalami perubahan peruntukan itu bisa diatasi. Yakni dengan cara membuat gorong-gorong yang menghubungkan ke Jalan Galunggung, hingga membuat sudetan ke arah sungai di kawasan Dieng.
Begitu pula di kawasan Kedawung terjadi banjir karena persoalan ketaksesuaian peruntukan saluran drainase. Pantauan Malang Post, memang sejumlah bangunan menyempitkan sungai kecil yang melintas. Sudah begitu, aliran pembuangan air ke arah timur, seperti kawasan Ciliwung dan sekitarnya yang bisa mengakses ke Sungai Bango juga sangat terbatas.
Salah satu contohnya, terhalang rel kereta api. Untuk diketahui UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian memang mensterilkan rel kereta api dari bangunan lain, kecuali harus mengajukan izin ke kantor pusat PT KAI di Bandung.
Namun demikian, menurut dia, sebenarnya persoalan ini bisa diatasi dengan cara membuat gorong-gorong di sekitar Jalan Soekarno Hatta. Sehingga, aliran air dari kawasan barat bisa dilairkan ke Sungai Bango melalui gorong-gorong tanpa harus mengalir ke kawasan Kedawung. Atau bisa juga membuat gorong-gorong dari Kedawung mengarah ke selatan lalu mengakses ke sungai di sebelah Mapolres Malang Kota.
Agar tak jadi sasaran banjir, Soni mengimbau warga agar tak membuang sampah di saluran drainase dan sungai. Tujuannya untuk mencegah proses sedimentasi atau pendangkalan. Selain itu jangan membangun diatas saluran drainase maupun di sungai dengan berbagai jenis bangunan yang menyebabkan penyempitan.
Terpisah, Pakar Tata Kota Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Prof Dr Ir Respati Wikantiyoso menyebut hal yang sama sebagai penyebab banjir. Yakni ada masalah pada saluran air karena aktivitas pembangunan di kawasan tersebut.
‘’Dulu Pulosari tiba-tiba banjir dan setelah dicek ternyata ada masalah pada saluran airnya, dan saya melihat kondisi di Ciliwung kemarin indikasinya karena masalah yang sama,’’ ungkapnya.
Dijelaskannya saluran irigasi alamiah seperti sungai-sungai yang mengalir di sepanjang kawasan Ciliwung sampai Letjen Sutoyo ini dikhawatirkan terjadi penyempitan. Karena ada penyempitan maka kapasitasnya pun menjadi kecil dan tidak mampu lagi menampung limpahan air hujan.
Bisa jadi pembangunan diatas lahan yang dekat dengan aliran sungai ternyata mempersempit kapasitas sungai. ‘’Perlu dilakukan evaluasi terhadap irigasi alamiah yang ada di sana,’’ tegasnya.
Ia berharap pemerintah bisa lebih memperketat aturan pembangunan yang memanfaatkan lahan di dekat sungai. Sehingga tidak sampai mengurangi kapasitas sungai yang ada.
Sementara itu pakar banjir ITN Malang, I Wayan Mundra menuturkan hujan yang turun sekitar 2 jam di Kota Malang kemarin memang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi. Disisi lain, kondisi Kota Malang secara umum semakin tertutup ruang terbuka hijau (RTH) nya.
‘’Resapan alam semakin berkurang, sementara kesadaran masyarakat terhadap saluran air bersih juga rendah,’’ ungkapnya.
Menurutnya masyarakat belum siap dengan sistem drainase model tertutup yang sulit dibersihkan setiap saat. Padahal kebiasaan masyarakat masih suka membuang sampah di saluran air.
‘’Resapan buatan dibutuhkan untuk menampung air agar tidak melimpah ke jalan, tapi sistem drainase yang baik juga sangat dibutuhkan,’’ tegasnya.
Pakar ITN, Dr Ir Kustamar MT mengungkapkan curah hujan tidak bisa disalahkan jika ada kejadian banjir. Idealnya memang Kota Malang mulai membuat sumur resapan di tiap rumah untuk menampung air hujan.
Pembangunan sumur resapan cantik (SRC) yang digagasnya bisa menjadi solusi diatas lahan yang terbatas seperti di Kota Malang. Dinamakan cantik karena modelnya berbeda dengan sumur biasa. SRC merupakan modifikasi dari sumur resapan konfensional dengan tujuan mendapatkan sumur resapan yang secara hidrologis dapat berfungsi dengan baik, bisa tampil di tempat terbuka, serta murah dan mudah dilaksanakan.
‘’SRC ini menjadi solusi untuk keterbatasan luas lahan di daerah pemukiman padat penduduk,’’ ungkap Kustamar.
Di Kota Malang SRC sangat mungkin dibuat untuk mengatasi banjir. Asalkan semua warga berpartisipasi membuat di pekarangan atau depan rumahnya. Dan pemerintah juga membuat pada kawasan fasilitas umum.
Jika dibuat secara massal, biayanya sebesar Rp 1,5 juta. Lahan yang dibutuhkan luasnya 1,5 m x 1,5 m. Hanya saja ia mengingatkan saluran drainase yang berfungsi baik masih diperlukan untuk menyalurkan air yang tidak tertampung di sumur. (van/oci)

Artikel asli: Banjir Karena Sungai hilang

http://www.malang-post.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43045:banjir-karena-sungai-hilang&catid=46:tribunngalam&Itemid=71

Kota Bogor Segera Bangun Boulevard - Malang Juga Mau Bikin Pedestarian

rwickan — Mon, 02 May 2011 14:37:10 GMT

Malang Juga Mau Bikin Pedestarian

Jumat, 30 Juli 2010 02:24
BOGORKITA - Kota apel Malang, Jawa Timur juga berniat membuat pedestarian sebagaimana halnya Kota Bogor Seperti apa konsep pedestarian Malang? Pakar Tata Kota Universitas Merdeka Malang meminta Pemkot Malang untuk benar-benar menyeriusi gagasan brilian Wali Kota Malang, Peni Suparto soal pedestrian zone di Jalan Pasar Besar. Bahkan ada masukan, konsep pedestrian yang nyaman itu bisa dilihat dan dirasakan di Orchard Road Singapura.

Prof.Ir. Respati Wikantiyoso, MSA., Ph.d. guru besar arsitektur Universitas Merdeka Malang mengatakan, untuk pedestrian zone, ada beberapa bangunan baru yang harus ada di sepanjang jalan. Seperti bangku duduk untuk beristirahat, pemandangan yang mendukung, lintasan jalan yang baik, kanopi yang menyejukkan serta magnet pemandangan lain yang menyebabkan pejalan kaki betah berjalan di kawasan tersebut.

”Seperti di Orchard Road Singapura. Di sana walaupun rute berkilo meter, pejalan kaki tidak merasa lelah. Karena mereka banyak dihibur dengan pemandangan yang asri dan nyaman di sepanjang jalan,” kata Respati kepada Malang Post kemarin.

Di Indonesia, konsep pejalan kaki ada juga di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Dengan menggunakan kanopi berbentuk dome yang menutup seluruh atap jalan. Namun Respati menganggap konsep itu bukanlah satu referensi yang baik. Di kawasan Malioboro Jogjakarta, pernah juga dijadikan sebagai zona pejalan kaki. Namun karena omzet pedagang yang ternyata menurun, konsep itu lantas di hentikan.

”Intinya Pemkot harus memiliki konsep yang matang dan bisa bertahan lama. Harus ada magnet yang lebih besar untuk menjadikan kawasan pedestrian, seperti di Singapura itu,” tandasnya.

Uji coba bisa jadi sebuah alternatif yang harus dilakukan oleh Pemkot untuk melihat kesiapan kawasan Jalan Pasar Besar sebagai pedestrian zone. Dengan kajian lalu-lintas yang matang bisa jadi kemacetan tidak akan terjadi.

Konsep zona pejalan kaki yang terpenting harus dibuat agar dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Sebab akan banyak biaya dan tenaga untuk mempersiapkan konsep itu. ”Jangan hanya gebyarnya saja terus tiba-tiba hilang. Kan banyak kerugian dari segi biaya dan juga warga di sana,” lanjutnya.

Respati tidak dapat menyebut berapa lama kajian dari konsep itu dapat dilaksananakan. Namun Respati menyebutkan beberapa hal penting yang harus di siapkan, seperti guide line mengenai tata letak dan denah yang berisi berbagai rancangan dan peta zona tersebut. Tentang tempat parkir, lintas jalan yang akan dilalui, rancangan trotoar yang nyaman untuk pejalan kaki, serta aturan mengenai kapan di berlakukannya zone pejalan kaki.

”Karena di situ adalah zona perekonomian, saya kira lebih baik untuk menerapkan konzep ini dalam waktu tertentu dimana kegiatan dan omzet pemasukan warga setempat mengalami penurunan. Seperti ketika sore hari atau malam. Pada pagi hingga siang saya lihat di daerah itu padat sekali terjadi transaksi,” ujarnya.(sumber: malangpost)

Berita selengkapnya di:

http://www.bogor-kita.com/pemerintahan/kotamdya-bogor/473-kota-bogor-segera-bangun-boulevard.html?start=1

Okupansi Hotel Hanya 50 Persen

rwickan — Mon, 02 May 2011 14:24:00 GMT

Selasa, 26 April 2011 15:25
MALANG – Pemkot Malang harus mengkaji kembali penambahan sembilan hotel yang akan berdiri di Kota Malang, khususnya kajian ekonominya. Saat ini, di Kota Malang sudah ada 72 hotel. Sementara mulai awal Januari hingga awal April lalu, okupansi hotel di Kota Malang masih di bawah 50 persen.
Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Herman Soemarjono, sebelum mengeluarkan izin pendirian hotel, Pemkot Malang harusnya memiliki kajian ekonominya terlebih dahulu.
Jika tingkat okupansi hotel di Kota Malang sudah mencapai lebih dari 60 persen setiap tahunnya, bisa saja dilakukan penambahan hotel baru. Yang terjadi sekarang ini, sejak awal tahun hingga saat ini, tingkat okupansi hotel masih dibawah 50 persen.
‘’Kalau sebelumnya, kami dari PHRI selalu dimintakan rekomendasi oleh DPRD atau Pemkot Malang saat akan menerbitkan perizinan pendirian hotel. Sekarang ini, sudah tidak lagi dengan alasan yang tidak jelas,’’ kata Herman kepada Malang Post, kemarin.
Untuk mengetahui tingkat okupansi hotel dan tingkat kebutuhan hotel di Kota Malang, Pemkot Malang dapat menghitungnya melalui kajian data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data itu akan diketahui apakah Kota Malang masih memerlukan penambahan hotel atau tidak.
Seperti diketahui, Wali Kota Malang, Peni Suparto sudah melakukan kordinasi dengan SKPD tentang rencana pembangunan sembilan hotel di Kota Malang. Sebagian sudah mengurus perizinannya ke Pemkot Malang.
Herman menambahkan, dari 72 hotel yang ada di Kota Malang, ada sembilan hotel berbintang, sisanya kelas melati, dan pondok wisata. Jika tidak ada kajian ekonominya, penambahan hotel itu akan berpengaruh pula pada pajak hotel yang akan masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang.
Pasalnya, hotel akan melakukan perang harga, jika harganya semakin turun dan okupansi turun, juga akan menurunkan pajak yang akan diterima Pemkot Malang.
Dijelaskannya, banyak faktor menurunnya okupansi hotel di Kota Malang. Salah satunya tidak banyak even besar yang digelar di Malang, kondisi Bromo yang masih mengeluarkan asap tebal dan material vulkanik juga berpengaruh pada kunjungan wisatawan yang menginap di Malang.
‘’Potensi pariwisata di Kota Malang juga harus di genjot. Bagaimana menjadikan Kota Malang bisa ramai di kunjungi wisatawan. Bisnis hotel hanya ikutan saja, jika kondisi pariwisatanya meningkat akan terimbas, begitu juga sebaliknya,’’ jelasnya.
Padahal, pariwisata di Kota Malang yang dapat dijual kepada wisatawan sudah semakin sulit. Sebagai kota pariwisata, belum ada konsep pariwisata yang jelas untuk pengembangannya yang dapat mengundang wisatawan ke Kota Malang. Pemkot Malang perlu bekerja keras lagi untuk menggenjot sektor pariwisata.
Terpisah, pakar tata kota Universitas Merdeka Malang (Unmer) Prof Dr Ir Respati Wikantiyoso mempunyai pendapat berbeda. Rencana penambahan fasilitas hotel di Malang harus diimbangi dengan pembenahan infrastruktur. Sebab penambahan fasilitas ini akan menarik lebih banyak orang menuju pusat kota, sehingga jika infrasruktur tidak disiapkan Kota Malang berpotensi macet sepertihalnya Jakarta.
‘’Kalau memang hotel mau ditambah maka beban jalan menuju pusat kota harus dikurangi supaya Malang tidak tambah macet,’’ ungkap Respati.
Pembenahan infrastruktur ini bisa dilakukan dengan merealisasi rencana jalur lingkar timur dan jalur lingkar barat yang pernah digagas Pemkot Malang.
Jalur lingkar ini harus betul-betul mengarah keluar kota sehingga kendaraan tidak hanya masuk ke dalam kota saja. Selain jalan, angkutan public juga perlu dibenahi jika ada tambahan hotel di Malang. Karena semakin banyak orang yang menuju kota maka jalan akan semakin terbebani. Penambahan fasilitas baru akan menarik lebih banyak orang di pusat kota.
Lebih jauh Respati menjelaskan menambah sembilan hotel adalah langkah antisipasi Pemkot Malang untuk merespon pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan masyarakat.
Sebab Kota Malang adalah kota yang akan selalu tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan kota di sekitarnya dan juga Jawa Timur. Dalam rencana program jangka panjang tentunya sudah ada arah pengembangan Kota Malang sesuai dengan kebutuhan.
‘’Ide penambahan hotel ini perlu disikapi dengan bijaksana, sebab kota ini harus tetap berkembang sesuai dengan tuntutan lingkungannya,’’ pungkasnya. (aim/oci/avi)

Original news: Malang Post 26 April 2011: http://www.malang-post.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29377:okupansi-hotel-hanya-50-persen&catid=41:catkombis&Itemid=70

Dari Dialog Pakar Mencermati Pembangunan Kota Wisata Batu (Habis)

rwickan — Wed, 09 Mar 2011 10:17:05 GMT

MALANGPOST
Sabtu, 19 Februari 2011 15:23

KOTA Batu kini menjadi anak emas Provinsi Jatim dalam sektor pariwisata. Perkembangan wisata sangat luar biasa karena mampu mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan tetap harus dilakukan, namun tidak boleh melupakan faktor ekologi atau lingkungan. Begitu salah satu hasil diskusi membangun Kota Batu bersama pakar

Profesor Ir Respati Wikantiyoso MSA, PhD, pakar lingkungan dan tata kota pernah melihat genangan air di Jalan Raya Oro-Oro Ombo depan Jatim Park 2. Genangan terus terjadi padahal hujan sudah reda dan bangunan jalan itu tergolong baru. Genangan air itu membuktikan jika pembangunan jalan tidak disertai dengan gorong-gorong.
‘’Pembangunan fisik tetap harus memperhatikan lingkungan. Jika jalan dibangun, maka resapan atau saluran air harus ada. Kalau genangan air terdapat di jalan yang masih bagus di depan Jatim Park 2 berarti saluran air kurang bagus atau bahkan tidak ada,’’ katanya dalam diskusi Pembangunan Kota Batu di Hotel Kampung Lumbung, Rabu (16/2) lalu.
Kondisi seperti itu, kata dia juga terjadi di Korea. Negara itu bisa melakukan pembenahan dalam waktu cepat sehingga kekurangan bisa teratasi. Sekarang pertanyaanya, apakah Kota Batu bisa melakukan pembenahan secara cepat problem seperti itu.
Permasalahan lingkungan akan menjadi persoalan utama seiring pembangunan Kota Batu. Seiring banyaknya investasi yang tentu diteruskan dengan pembangunan, Batu akan mendapatkan beberapa problematika seperti urbanisasi, tata ruang, dan sarana prasarana. Semua problematika itu akan mengeksplorasi lingkungan.
Mulai sekarang, Kota Batu harus memiliki pengaturan Tata Ruang yang diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW ini untuk menyelaraskan pembangunan serta melindungi lingkungan. RTRW itu harus bisa diterapkan sehingga tidak hanya sekedar slogan atau gambar saja. ‘’Sebagus-bagus RTRW adalah sesuatu yang bisa diimplemantasikan dalam dunia nyata. Sebagus apapun gambar dalam RTRW jika kenyataan tidak bisa menyesuaikan, semua akan percuma,’’ tegas Guru Besar Unmer Malang ini.
Dia yang tinggal di Malang juga sering melihat air kiriman dari Batu dengan warna keruh. Air keruh itu tentu bukti sebagai ekplorasi lingkungan sehingga bisa menurunkan kualitas tanah. Hal itu akan mempengaruhi pertanian, padahal Batu adalah salah satu sentra pertanian penghasil buah dan sayur.
‘’Kota Batu memang harus terus memperhatikan atau membuat prasarana karena itu akan menjadi problem yang serius. Tapi fasilitas lain seperti resapan dan saluran air juga harus ditata dengan baik,’’ tambahnya dalam diskusi yuang digelar Malang Post dan Bagian Humas Protokoler Pemkot Batu itu.
Penasehat Malang Corruption Watch (MCW) Lutfi J Kurniawan melihat perkembangan Kota Wisata Batu dari sisi tindak pidana korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir ini Batu justru sudah keluar dari 10 Besar daerah terkorup di Jatim. Kondisi ini berbeda dengan ketika awal kota ini berdiri yang terjadi banyak penyelewengan keuangan. ‘’Saya lihat sudah mulai ada kemajuan dalam pengelolaan keuangan sehingga bisa mengeliminir tindakan korupsi,’’ kata Lutfi dalam diskusi tersebut.
Hal itu tak lepas dari upaya Pemkot Batu dalam melakukan pembenahan birokrasi yang terus berjalan sampai sekarang. Meskipun demikian, dia mengingatkan kepada wali kota Eddy Rumpoko untuk tetap pada komitmennya dalam menegakkan aturan dan tegas dalam menindak pelaku pelanggaran. ‘’Saya lihat Pak Wali itu orangnya tegas, tapi kadang-kadang beliau sukan sungkan pada orang lain. Nah, ini yang saya anggap bahaya, tidak boleh sungkan kalau ada bawahan yang melanggar, harus tetap bertindak tegas,’’ terangnya. (febri/husnun)

berita selegkapnya:

http://www.malang-post.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26185:dari-dialog-pakar-mencermati-pembangunan-kota-wisata-batu-habis&catid=3:feature&Itemid=77

Bangunan Mangkrak Tercecer Di Sudut Kota

rwickan — Wed, 13 Oct 2010 13:38:41 GMT

MALANG POS,

Selasa, 12 Oktober 2010 17:37

MALANG - Sejumlah bangunan mangkrak di Kota Malang mengganggu keindahan kota. Apalagi bangunan mangkrak yang tersebar di berbagai sudut kota pendidikan ini menonjol. Pemkot seharusnya tidak sekadar memberi izin mendirikan bangunan (IMB) tapi juga melakukan pengawasan hingga bangunan selesai.
Pakar Tata Kota, Prof Ir Respati Wikantiyoso MSA, PhD mengatakan, seharusnya tidak boleh ada bangunan yang mangkrak. "Apalagi bangunan yang berskala besar,” katanya saat dihubungi Malang Post kemarin.
Sejumlah bangunan berskala besar yang mangkrak di antaranya seperti bangunan hotel di kompleks MOG, bangunan ruko sepanjang sekitar 1 Km di kawasan Sawojajar hingga di Jalan Brigjen Slamet Riyadi.
Persoalan ini kata Respati seharusnya tidak perlu terjadi jika tak sekadar menerbitkan IMB. "Harusnya diikuti dengan pengawasan bangunan sampai bangunan selesai,” kata
Kepala Laboratorium Kota dan Pemukiman, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik (FT) Universitas Merdeka Malang ini.
Tak hanya itu saja, menurut Respati, persoalan lain karena studi kelayakan hingga kajian ekonomi sebelum membangun kurang maksimal. Seharusnya kata dia, untuk membangun harus diawali dengan studi kelayakan dan kajian ekonomi yang lebih matang.
Dia memperkirakan, berhentinya pembangunan juga karena faktor finansial. "Aspek ekonomi juga sangat berpengaruh,” ujarnya.
Persoalan lain yang harus diperhatikan serius yakni ketika akan melanjutkan pengerjaan bangunan yang mangkrak, harus diikuti dengan kajian lagi. Tujuannya untuk memastikan kekuatan konstruksi.
"Hal ini penting karena selama pembangunan berhenti, konstruksi mengalami perubahan cuaca, hujan dan panas. Selain itu ada juga bagian bangunan yang seharusnya dilindungi, tapi tidak dapat terlindungi karena pembangunan tidak berlanjut. Karena itu harus dilakukan kajian sebelum melanjutkan pembangunan,” paparnya.
Agar persoalan bangunan mangkrak tak terjadi lagi, Respati mengingatkan agar pemberian IMB harus dibarengi dengan memastikan apalah bangunan akan terwujud dalam waktu tertentu atau tidak. "Karena itu pelaksanaan pembangunan harus terkontrol, termasuk bangunan per orangan seperti rumah,” pungkas Respati.

Untuk melihat berita selengkapnya silahkan klik dibawah ini:

http://www.malang-post.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19425:bangunan-mangkrak-tercecer-di-sudut-kota&catid=46:tribunngalam&Itemid=71

Mitigasi Tata Ruang Kota Padang Berlandaskan Kearifan Lokal

rwickan — Fri, 30 Jul 2010 13:02:17 GMT

Oleh: Yose Hendra, Wartawan, tinggal di Padang

Gempa yang sering mendera Kota Padang secara khusus dan Sumatera Barat secara umum adalah referensi terbaik untuk dijadikan sebagai acuan untuk penataan Kota Padang yang lebih baik. Pengambil kebijakan Kota Padang hendaknya bisa melakukan penataan ruang yang berbasiskan kearifan lokal pasca gempa 30 September tahun kemaren. Kearifan lokal disini adalah penyusunan tata ruang kota yang berpihak pada masyarakat dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, aspek kepentingan masyarakat kota tetap menjadi pertimbangan utama, sebagaimana tertuang dalam UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kota.

Perencanaan tata ruang kota bukan hanya dalam wujud fisik, tapi juga menyangkut banyak aspek, seperti aspek sosial-budaya, aspek politik dan aspek lingkungan. Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang ke daerah Aie Pacah atau ke wilayah Kuranji perlu dikaji ulang agar tidak tidak menimbulkan kerugian pada aspek tersebut. Jika eksodus pusat pemerintahan dilakukan terlalu cepat tanpa sosialisasi, degradasi kearifan lokal masyarakat Aie Pacah adalah resiko yang paling memungkinkan terjadi.

Perencanaan tata ruang kota yang berlandaskan kearifan lokal adalah bagian dari upaya mitigasi (tindakan terencana untuk mengurangi dampak bencana) terhadap ancaman bencana, seperti gempa. Konsep jalur-jalur pelarian ketika terjadi tsunami perlu direvisi kembali. Jalur-jalur yang terlalu kecil perlu pelebaran agar tidak menghambat laju masyarakat ketika ingin lari dari ancaman tsunami. Ambil contoh jalur Siteba-By Pass. Jalur ini bukan solusi ketika terjadi ancaman tsunami karena terlalu sempit. Jadi, pemanfaatan lahan ketinggian di pinggir pantai, seperti Gunung Padang adalah alternatif lain untuk menghindari bencana.

Selain itu, pemanfaatan gedung-gedung yang lebih tinggi adalah hal yang paling memungkinkan. Pemusatan gedung-gedung perkantoran di sepanjang Jalan Sudirman dan Khatib Sulaiman adalah upaya mitigasi bencana yang sangat tepat dengan catatan memperhatikan aspek ketahanan bangunan terhadap serangan gempa. Hancurnya beberapa gedung pemerintahan di sepanjang jalan tersebut pada gempa besar kemarin bisa jadi pelajaran betapa spek bangunan tidak terlalu kuat menahan goncangan gempa dalam skala besar. Kebutuhan gedung-gedung perkantoran di Kota Padang bukan hanya sebagai pemenuhan ruang untuk bekerja atau sebagai cerminan estetika Kota Padang, tapi juga alternatif untuk ruang evakuasi ketika bencana besar menghampiri.

Perencanaan merupakan aktivitas yang multidisiplin, sistematis dan terintegrasi. Menurut Respati Wikantiyoso, perencanaan mengandung tujuan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan program-program. Peran perencanaan tata ruang kota dalam upaya mitigasi dampak gempa bumi sangat penting dalam upaya memberi perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat. Ahli tata kota dan bangunan Jepang, Ishikawa (2002) menjelaskan, penataan urban landscape bertujuan untuk memberikan ruang evakuasi, serta ruang penyelamatan korban gempa. Konfigurasi ruang kota dengan unsur bangunan tinggi, kepadatan bangunan, serta memperbanyak ruang terbuka sangat diperlukan dalam mengurangi korban akibat gempa bumi.

Artikel lengkap klik link dibawah:

http://www.rumahamangempa.net/isi/artikel/mitigasi-tata-ruang-kota-padang-berlandaskan-kearifan-lokal

Karena Iklan, Karakteristik Kota Hilang

rwickan — Fri, 30 Jul 2010 07:49:37 GMT

MALANG– Maraknya papan reklame yang terpasang di Kota Malang memberikan sumbangsih negatif bagi wajah kota. Potensi visual kota yang menjadi penanda di setiap kota menjadi tertutup dan hilang karakteristiknya karena pemasangan reklame yang tidak tertata dengan baik. Menurut pakar tata kota Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Prof Ir Respati Wikantiyoso MSA Phd, dalam perencanaan kota ada penanda (signed) untuk membedakan dengan daerah lainnya.
Unsur penanda kota berupa elemen yang menonjol seperti bangunan, pemandangan atau tanaman. Unsur penanda ini, menurutnya sangat penting. Di Kota Malang ada bangunan-bangunan bersejarah seperti gereja di Kayutangan, gedung PLN dan lainnya. "Dengan banyaknya papan reklame yang terpasang elemen penanda itu menjadi tertutup. Kalah besar dengan papan reklame yang semakin marak terpasang di mana-mana,” kata Respati kemarin. Guru besar Unmer Malang itu mencontohkan kawasan Kayutangan.
Saat berjalan menuju ke Alun-alun dari arah Jalan Basuki Rahmad gedung bangunan sebagai elemen penanda kota, gereja Kayutangan sudah tidak terlihat lagi karena tertutup reklame besar. Sementara itu, LSM Pusat Telaah Informasi Regional (Patiro) mendesak Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Ranperda RTRW) memuat tentang zonasi, ukuran dan faktor keamanan reklame. Menurut LSM ini, reklame yang menjamur ini dipandang tidak memenuhi standar keamanan serta mengabaikan aturan zona larangan reklame.
Ranperda RTRW yang kini sedang digodok dewan menurut Patiro belum memuat tentang tiga hal penting tentang pengaturan reklame. Zona reklame menurut Muhammad Fahaza, Manajer Program Patiro belum juga disinggung dalam Ranperda itu. Sedangkan peletakan papan reklame saat ini telah melanggar aturan yang telah disebutkan dalam perwakot. ”Dalam perwakot ada aturan kalau Alun-Alun Kota Malang itu adalah area publik dan bebas dari reklame. Tapi sekarang sering dipasang papan reklame ukuran besar. Papan itu biasanya dipasang di atas pos polisi atau pos Satpol PP itu,” ujar Fahaza.
Selain itu, bando yang sering terpasang saat ini belum diketahui keamanan konstruksinya. Fahaza mengaku publik belum mengerti tentang konstruksi hingga ukuran bando yang terpasang di atas suatu konstruksi. ”Banyak bando tapi tidak ada ukuran jelas. Apakah papan bando itu, sama dengan papan yang dipasang di jembatan penyeberangan?. Konstruksi itu berpengaruh pada terjaminnya keselamatan warga di sekitarnya,” lanjutnya.
Sutiaji, Anggota Komisi C DPRD Kota Malang mengaku akan membicarakan tentang zonasi reklame. Namun jika terbentur dengan waktu maka nantinya zonasi harus diatur dalam perwakot. ”Sesuai amanat UU nomor 26 tahun 2007 setiap daerah kan diberi waktu 2 tahun untuk memiliki perda RTRW. Sampai sekarang ini masih banyak daerah yang belum punya, termasuk Provinsi Jawa Timur juga belum punya,” tegas dia. (aim/pit/mar)

Baca berita aslinya dengan klik link dibawah:

http://www.malang-post.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=71