Respati Wikantiyoso Personal Web's

Pembangunan versus Pelestarian suatu “Dilema” Pembangunan Kota Malang ?

rwickan — Tue, 03 Nov 2009 04:13:15 GMT

Pengantar

Pembangunan sebagai suatu upaya untuk meciptakan/mengembangkan kota menjadi lingkungan yang nyaman baik untuk kepentingan ekonomi, sosial-budaya (tempat hidup komunitas kota). Kota yang selalu berkembang baik secara alamiah maupun melalui proses perencanaan dan perancangan, dihadapkan pada permasalahan tidak tercapainya kondisi "ideal” akan tuntuntan kebutuhan tujuan pembangunan tersebut. Ada tiga orientasi pembangunan yang seharusnya diperhatikan dalam melakukan proses pembangunan, yakni; orientasi pada pengembangan fisik (development orientation); orientasi pada komunitas (community orientation) dan orientasi pada konservasi (conservation orientation). Kepentingan pembangunan menjadi hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan/kegagalan "intervensi fisik” pembangunan kota.

Sebagai suatu proses, pembangunan kota (baik secara parsial; pembangunan satu gedung maupun menyeluruh dalam bentuk perancangan kawasan dan/atau kota) seharusnya disadari merupakan suatu tindakan menambah/ merubah dan/atau menghilangkan yang lama untuk menghadirkan sesuatu yang "baru” untuk "memperbaiki” kondisi sebelumnya. Apakah tujuan membangun dalam rangka "memperbaiki” tersebut tersebut tercapai (dalam kerangka 3 orientasi tersebut) ? Ini yang seharusnya menjadi perenungan kita bersama mulai pada saat penetapan rencana, proses perancangan bahkan pada tahapan pelaksanaan dan operasional suatu proyek pembangunan.

Orientasi pembangunan (baca: kepentingan) seperti ke-tiga orientasi disebutkan di atas memiliki makna yang luas, dan sangat interpretatif. Artinya apa sebenarnya tujuan (kepentingan) yang akan diprioritaskan dalam melakukan berbagai bentuk "intervensi fisik” yang berbaju "pembangunan” tersebut ? Sehingga sering kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa intervensi (baca: pembangunan) merupakan pembangunan atau perusakan (lingkungan); pembangunan atau penggusuran; bahkan sering dipertentangkan antara pembangunan versus pelestarian. Kenyataan ini membawa kita pada posisi "dilema” atau kalau boleh meminjam istilah panitia "berada di persimpangan jalan” atau ada pada beberapa pilihan. Dalam hal ini apakah kita harus bimbang? Atau tetap kepada keteguhan prinsip untuk tetap mempertahankan yang lama dengan upaya pelestarian bahkan melakukan konservasi. Disini diperlukan suatu "kearifan” sikap dan "keaifan” disain untuk bisa "memilah” dan "memilih” dengan tetap memperhatian tiga pilar orientasi pembangunan seperti diuraikan di atas.

Pendakatan-pendekatan baru dalam pembangunan fisik telah banyak dilakukan seperti sutainable development, pembangunan yang kontekstual, pembangunan yang partisipatif dan lain-lain, tetapi yang diperlukan adalah suatu konsepsi konkrit yang lebih operasional terhadap upaya-upaya pembangunan kota. Dalam proses perkembangannya kota-kota kita di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama, berkisar kepada dominasi kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai mainset perkembangan fisik kota. Hal ini yang perlu dicarikan suatu solusi atau treatment bagaimana kekuatan-kekuatan perkembangan kota itu masih bisa di-drive untuk "mengendalikan” perkembangan fissik kota yang relatif tidak terkendali/terarah proses perkembangannya. Jawaban singkat adalah perlu "law inforcement” dan political will dari pengambil kebijakan pengembangan kota (pemerintah kota), yang didasarkan atas kemampuan teknis aparat dan perangkat yang mendukung.

Pembangunan Vs Pelestarian

Kota Malang kaya dengan potensi tinggalan arsitektur kolonialnya sebagai suatu entitas kehidupan kota, dalam perkembangannya menghadapi permasalahan yang cukup serius. Satu-persatu asset arsitektur hilang, bahkan ciri kawasan secara akumulatif terjadi kecenderungan terjadinya penurunan kualitas visual. Upaya pelestarian bangunan dan/atau kawasan kota rasanya masih terbatas pada wacana, kalaupun sudah ada peraturan masih dirasa sangat parsial, dan belum menyentuh pada tataran operasional bagaimana upaya pelestarian asset-asset itu harus dilakukan. Mengutip pada pernyataan dalam sinopsis seminar ini bahwa "UU Cagar Budaya, 1992 ternyata belum dapat menjamin berbagai upaya pelestarian bangunan-bangunan lama yang memiliki nilai sejarah & arsitektur yang khas. Lemahnya law enforcement dari Pemerintah karena semua strategi konservasi hanya diarahkan pada bangunan fisik semata sebagai bagian dari nostalgia dan appresiasi pada suatu masa.” ada benarnya. Kondisi pada hampir di semua kota-kota kita upaya pelestarian bangunan dan/atau kawasan masih terbentur kepada "keterbatasan” akan pemahaman potensi-potensi bangunan dan/atau kawasan sebagai fisikal arsitektur yang "steril” di lingkungannya. Sehingga upaya pelestarian masih dituding hanya sekedar untuk kepentingan "nostalgia” kelompok tertentu.

Produk perangkat peraturan yang berkaitan dengan perkembangan kota rasanya baru menyentuh pada pengatran yang bersifat spatial (2 dimensi), sementara bangunan arsitektur dan lingkungan binaan lainnya merupakan produk yang 3 (tiga) dimensi (form and space). Sehingga tuntutan terhadap perangkat pengendali perkembangan kota dalam bentuk panduan rancang kota (Urban Design Guide Lines) sangat diperlukan. Produk panduan rancang kota yang mendekati kebutuhan ini adalah RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan). Produk-produk panduan rancang kota ini sebenarnya yang bisa cukup operasional men-drive perkembangan fisik kota secara 3 dimensi. Keterbatasan-keterbatasan produk panduan semacam inilah yang sering menyebabkan terjadinya "dilema” dalam menentukan upaya konkrit, bahkan sering memunculkan pertentangan pembangunan atau pelestarian. Karena sifatnya yang sangat lokal, RTBL ataupun produk lain sebagai perangkat pengendali perkembangan kota (UDGL), maka kajian-kajian spesifik kawasan sangat diperlukan. Potensi spesifik fisik kawasan tertentu akan menentukan jenis perlakuan tertentu yang spesifik.

Malang sebagai Produk Rancang Kota

Kegiatan perencanaan dan perancangan kota secara formal pada masa kolonial Belanda telah dimulai sejak awal abad ke 17. Pada tahun 1596 Belanda mulai datang di Batavia dan menguasainya pada tahun 1619, yang kemudian membangun benteng dan gudang, sebagai benteng pertahanan Belanda dengan nama Kastel Batavia. Jan Pieter zoen Coen membangun Batavia dengan model kota Amsterdam, dengan menggali kanal sebagai pengendali banjir, pertahanan serta untuk prasarana transportasi (lalu lintas). Sebelum menguasai Batavia, Belanda telah mempersiapkan sistem pemerintahan kota Batavia sebagai kota kabupaten (Regentschap Stad Batavia, 1602), sejak saat itu pula telah dirintis ketentuan hukum yang mengatur tentang penataan kota.

Peraturan pertama yang mengatur tentang ketentuan hukum perkotaan adalah "De statutten van 1642", merupakan peraturan produk V.O.C. yang isinya mengatur pembangunan jalan, jembatan, bangunan serta menentukan wewenang dan tanggung jawab dewan kota. Peratuan ini relatif lengkap karena telah mencakup tata ruang kota, garis sempadan, pemeliharaan saluran air dan sebagainya. Dalam peraturan telah digariskan pedoman utama dalam penataan kota, baik dari aspek keamanan, kesehatan lingkungan, serta lalu lintas beserta pedoman bagi penguasa dalam melaksanakan peraturan tersebut dalam praktek (Marbun,B.N., 1979).

Penyesuaian sistem pemerintahan Belanda yang dilakukan pada tahun 1903, dengan diterbitkannya Decentralisatie Wet (Ind. Slbl. No. 329) pemerintah Belanda memberi otonomi kepada daerah dengan hak-hak antara lain; menetapkan anggaran belanja sendiri, dan menetapkan peraturan lokal dengan persetujuan Gubernur Jendral. Undang-undang desentralisasi yang mendasari terbentuknya sistem pemerintahan kotapraja (stads gemeente), "Decentralisatie Besluitt Indische Staatblad 1905/137, semakin mendorong berlangsungnya otonomi pemerintah daerah atau pemerintahan kotapraja.

Pada tahun yang sama (1905), pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perkotaan yakni; Localen raden ordonantie, Staatsblaad 1905 No.181, yang memberi wewenang kepada dewan rakyat daerah dan kota untuk menentapkan ketentuan peraturan bangunan lokal. Tahun 1919 di Batavia ditetapkan Bataviasche Bouwver-ordening yang direvisi pada tahun 1941. Untuk kota Bandung pada tahun 1929 diterbitkan Bouwverordening van Bandoeng, sedangkan untuk kota Palembang mulai diatur penataan kotanya pada tahun 1943, dengan dikeluarkannya Bouwverordening Stadsgemeente Palembang. Pedoman yang mengatur persyaratan kota baik dari segi tempat tinggal, transportasi, lapangan kerja, maupun tempat rekreasi telah diatur pada Stadsverordenings ordonantie Stadgemeenten Java 1938. Bahkan pada tahun 1941 melalui Kringen en Typen Verordening, telah diatur tindak lanjut pembangunan dalam areal kota yang telah ditentukan peruntukannya (Marbun, B.N, 1979).

Kota Malang sudah ada sejak tahun 1400-an tetapi baru berkembang dengan pesat sebagai kota modern sesudah tahun 1914, yaitu sesudah kota Malang di tetapkan sebagai kotapradja (Gemeente). Hal ini di sebabkan adanya investasi secara besar-besaran dalam bidang infra struktur dan komunikasi di Hindia - Belanda yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pihak swasta setelah tahun 1870. Ada beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap perkembangan kota Malang. Yang pertama adalah dengan di keluarkannya undang-undang gula (suikerwet) dan UU agraria (agrarischewet) pada tahun 1870. yang kedua adalah akibat dikeluarkannya UU desentralisasi pada tahun 1903, yang baru dilaksanakan pada tahun 1905. Kesuksesan perkembangan kota Malang tak lepas dari kerja sama yang baik antara walikota pertama, H.I. Bussemaker dan penggantinya Ir. EA. Voorneman, PU kotamadya serta Thomas Karsten sebagai adviseur (penasehat). Pihak pemerintah kota mengontrol perkembangan kota dengan mengatur perencanaan perluasan kota yang dibagi menjadi 8 bagian, yaitu masing-masing disebut sebagai Bouwplan I s/d Bouwplan VIII.

Perkembangan kota Malang secara historis dapat dilihat dari perkembangan wilayah terbangunnya. Pengembangan Malang sebagai entitas komunitas "moderen” dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural lokalitas yang kental telah menghasilkan "lingkungan” kota yang kontekstual. Salah satu "produk” arsitekturnya adalah indish style yang mampu memberikan "warna” pada disan-disain kawasan kota-kota di Indonesia termasuk Malang. Sebagai salah satu mata rantai sejarah fisik kota, adalah tidak berlebihan kalau kita mau mempelajari serta "menyerap” konsepsi-konsepsi disain kawasan, kota, dan/atau arsitekturnya. Idjen Boulevard merupakan salah satu hasil rancangan kawasan kota yang sarat akan konsepsi ruang, bangunan, dan townscape. Pemahaman konsep melalui ulasan disain akan semakin memperkaya wawasan, "pengalaman visual” serta pemahaman akan potensi visual kawasan yang sangat diperlukan oleh pelaku pembangunan (masyarakat kota, birokrat, dan pengembang).

Kawasan Idjen Boulevard didisain pada masa pemerintahan kolonial Belanda antara tahun 1919-1929 pada masa HI Bussemaker sebagai walikota Malang. Kawasan ini sarat akan konsepsi-konsepsi penataan ruang kawasan, yang apabila secara arif dapat dikaji kita akan mendapatkan beberapa pelajaran berharga untuk referensi disain kawasan sejenis di masa mendatang. Perjalanan sejarah dengan berbagai tekanan akan tuntutan kebutuhan ruang kawasan, serta perubahan gaya hidup masyarakat yang mendiami kawasan ini sedikit banyak telah memacu berlangsungnya perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi merupakan konsekwensi logis dari adanya pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakatnya. Mempelajari bentuk morfologi kawasan Idjen Boulevard menjadi sangat signifikan mengingat potensi-potensi disain yang melekat dalam keseluruhan konteks kawasan. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan serta dipelajari dalam studi morfologi antara lain aspek historis kawasan, aspek kecenderungan perkembangan, aspek disain (bangunan, tata lingkungan, penataan jalur hijau, maupun townscape), serta aspek regulasi (usaha-usaha terhadap upaya penataan dan atau pengaturan) dalam mengantisipasi tuntutan perkembangan kota. Keempat aspek tersebut merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam penanganan perancangan kawasan dan/atau perancangan kota (Urban Design).

Ulasan Disain Kawasan Idjen Boulevard

Boulevard merupakan konsep disain yang paling populer dan banyak dipakai sebagai akses jalan utama pada pengembangan kota taman (garden city). Akses jalan dibuat dua lajur dengan tata taman yang relatif lebar pada median jalan. Karakteristik jalan yang demikian secara visual memberikan kesan dominasi akses kawasan. Dalam kasus idjen boulevard kesan visual ini masih di tunjang dengan adanya jalur pedestrian di sisi kiri dan kanan jalan dengan tata tanam yang khas (mengunakan tanaman Palem Raja). Kesan visual yang terbentuk menjadi demikian atraktif dengan pola tanam yang memiliki ritme yang sama (jarak 8 meter) serta besar tanaman yang relaitif sama.

Karakter visual lingkungan idjen boulevard, didominasi tata hijau dibagi menjadi 2 bagian penggal yakni; antara jl. Kawi s/d tugu melati (perempatan jln semeru); dan penggal tugu melati sampai dengan Gereja Santa Maria Bunda Karmel (Idjen). Kedua penggal jalan tersebut di awali dan/atau diakhiri dengan persimpangan jalan, dengan karakteristik disain tata lingkungan yang berbeda, seolah berusaha untuk menghindarkan "keseragaman” vista lingkungan. Penyelesaian disain yang demikian bertujuan untuk meberikan "pengkayaan” visual sepanjang jalur jalan boulevard. Penyelesaian tata jaringan jalan yang demikian menyebabkan bervariasinya tipologi townscape serta tipologi kapling di setiap sudut persimpngan jalan. Kondisi ini membawa implikasi pada disain bangunan sudut menjadi lebih variatif dan spesifik di setiap penggal kawasan.

Pola grid sama sekali tidak ditemukan pada pengembangan kawasan idjen boulevard. Tipical penggunaan pola grid pada kota-kota kolonial di Indonesia biasaya ditemukan pada bagian selatan kota yang didominasi oleh komunitas pribumi. Demikian juga yang terjadi di kota Malang, kawasan idjen boulevard yang terletak di bagian utara dan didominasi serta diperuntukan bagi komunitas non-pribumi, dengan klas ekonomi menengah ke-atas.

Konsepsi pengembangan kota Malang pada waktu itu yang dimotori oleh Karsten, memang tidak didasarkan atas segregasi sosial (etnik tertentu), tetapi lebih kepada kelas status sosial. Kawasan idjen boulevard perancangannya memang ditujukan untuk kelas atas, sehinga tipologi rumah villa dengan halaman depan yang relatif luas merupakan inti pola pemukiman di kawasan idjen. Trend tipologi lingkungan seperti kawasan idjen saat ini mulai muncul kembali pada pemukiman-pemukiman baru yang memiliki segment pasar menengah ke atas. Pengolahan lingkungan dengan tata taman dan lingkungan (townscape) yang didominasi vegetasi, dan pengkayaan tipologi kapling hunian yang bervariasi. Pemanfaatan potensi lingkungan alamiah sangat menonjol. Hal ini ditunjukkan dengan "membuka” ruang yang cukup untuk menghadirkan vista "putri tidur” dengan taman "indrokilonya” (sekarang telah berubah menjadi pemukiman elite).

Kondisi idjen boulevard saat ini pada beberapa bagian sudah mengalami perubahan. Peremajaan tanaman palem raja, serta perubahan disain rumah di kawasan idjen boulevard saat ini telah terjadi. Untuk menjaga kelestarian visual kawasan diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif agar kawasan ini dapat terjaga kelestariannya. Peremajaan yang kurang memperhatikan konsep awalnya menimbulkan perubahan yang kurang sesuai, hal ini dapat dilihat pada kondisi vegetasi di sisi jalan, pedestrian serta tampilan bangunan.

Perubahan yang terjadi terlihat tidak terencana dengan baik hal ini karena tidak adanya regulasi yang jelas dalam usaha pelestarian kawasan ini. Hal yang cukup memprihatinkan, mengingat Idjen Boulevard merupakan salah satu contoh penataan kawasan yang sangat memperhatikan potensi-potensi lingkungan sebagai unsur disainnya. Idjen Boulevard juga merupakan sebuah referensi yang sangat relevan dalam konteks penataan sebuah kawasan saat ini. Perubahan dapat dilihat dari kondisi palem raja di sisi jalan. Palem raja sebagai salah satu unsur utama dari Idjen Boulevard mengalami perubahan yang disebabkan karena adanya peremajaan yang dilakukan. Peremajaan yang seharusnya dapat menyegarkan suasana Idjen dilakukan dengan tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Herman Thomas Karsten. Aturan tersebut meliputi pada jenis palem, ukuran dan jarak tanam. Pohon-pohon palem ditanam diantara pohon lama sehingga jarak tanam yang sebelumnya berjarak 8 m menjadi tidak beraturan. Selain itu perbedaan ukuran antara palem lama dan baru sangat tampak. Perbedaan ketinggian serta jarak tanam mengurangi kesan ruang dari Idjen Boulevard sebagai foreground dari deretan pegunungan Kawi. Sebenarnya peremajaan vegetasi sangat diperlukan karena dengan cara inilah Idjen Boulevard dapat dipertahankan, tetapi peremajaan yang dilakukan harus tetap mengacu pada konsep awal rancangan kawasan ini. Kondisi taman yang tidak sama terjadi karena tidak adanya aturan yang jelas tentang jenis vegetasi yang boleh ditanam dan pihak yang mempunyai kewajiban memelihara.

Perawatan dan penataan taman saat ini hanya dilakukan pada taman di median jalan. Sedangkan perawatan taman di sisi jalan diserahkan pada pemilik rumah, tetapi tidak semua pemilik rumah menjaga kondisi taman dengan serius. Seharusnya vegetasi yang diijinkan di luar pagar hanyalah rumput sebagai ground cover dan penyerap air hujan. Tetapi pada beberapa bagian terdapat vegetasi-vegetasi, seperti palem merah dan jenis perdu-perduan, yang ditanam di bagian luar pagar. Pada bagian lain, kondisi taman tampak tidak terurus karena penghuni rumah yang seharusnya berkewajiban memelihara tidak tinggal di situ lagi. Perbedaan perlakuan bagi taman di Idjen Boulevard disebabkan tidak adanya pemahaman bahwa taman pada kawasan ini, baik di tengah maupun di sisi jalan, merupakan satu kesatuan dari disain kawasan.

Jalur Pedestrian

Pengendalian terhadap kualitas disain kawasan termasuk kualitas disain Pedestrian sangat diperlukan. Perlu disosialisasikan tentang kedudukan pedestrian beserta unsur pembentukknya (grass cover) merupakan domain publik (public domain), sehingga "batas” kepemilikan pribadi (batas kapling) tidak mempengaruhi bentuk disain maupun kualitas dan kuantitas visual pedestrian. Panduan perancangan jalur pedestrian menjadi sangat penting. Secara keseluruhan sebenarnya kawasan idjen boulevard memerlukan pengaturan yang khusus dengan penetapan kawasan dengan perangkat "exclusionary zonning” untuk menjamin Visual performance lingkungan tetap terjaga. Menurut Truman Asa Hartshorn (1980:226), dalam Interpreting The City: An Urban Geography, yang dikutip Wikantiyoso, R (2004), bahwa Exclusionary Zonning bisa diterapkan untuk menentukan standart performance, dalam rangka untuk mempertahankan ekslusivitas dan keseragaman suatu kawasan.

Tipologi hunian di sepanjang Idjen boulevard adalah tipologi rumah Villa dengan halaman depan rumah yang relatif luas. Disain kapling relatif bervariasi sebagai kosekwensi dari pengolahan tata taman yang mendominasi kawasan. Kondisi ini menyebabkan disain bangunan menjadi relatif beragam, baik dari sisi besaran bangunan, orienasi, maupun bentuknya.

Keadaan ini semakin memperjelas bahwa disain kawasan benar-benar telah diolah sedemikian rupa sehingga "vista” (scane) pada setiap penggal kawasan memiliki kekhasannya sendiri. Penyelesaian disain yang demikian sebenarnya merupakan suatu "jawaban” atas pertanyaan bagaimana mendisain suatu kawasan/bagian kota supanya memiliki "lokalitas” yang spesifik. Tampilan bangunan di sekitar Idjen Boulevard pada awalnya didominasi oleh karya arsitektur bergaya kolonial dengan tipe rumah villa. Bangunan rumah-rumah tinggal tersebut merupakan karya dari beberapa arsitek pada jaman kolonial, diantaranya adalah Ir Herman Thomas Karsten dan Henri Estourgie.

Menurut Han Awal (2002), ekslusifitas kawasan idjen boulevard ini memang terlihat sejak awal dengan hanya diperkenankannya 8 arsitek yang merancang bangunan di kawasan ini. Seiring perkembangan kota Malang yang pesat, rumah-rumah tinggal tersebut tidak sedikit yang telah mengalami perubahan. Fenomena perubahan yang terjadi apabila tidak dilakukan pengendalian, maka bukan tidak mungkin karakter spesifk kawasan idjen boulevard akan hilang. Diperlukan guideline yang mampu untuk menjaga kualitas visual kawasan. Pemahaman kualitas visual menjadi sangat penting bukan hanya sekedar pelestarian bentuk bangunan, tetapi pemahaman secara totalitas disain kawasan.

Seperti telah di illustrasikan bahwa pola jalan kawasan Idjen boulevard dengan pola organik–non grid, dengan menghadirkan "taman” hampir pada setiap persimpangan jalan. Pola sirkulasi di buat berjenjang, pola boulevard pada jalur utama dan jalan-jalan lingkungan yang berada di "dalam” kawasan diperkuat kesan ruangnya dengan menghadirkan beberapa taman seperti taman Slamet, taman buring, taman cerme dll.

Konsep peancangan sirkulasi seperti ini, mendudukkan ruang jalan hanya sebagai jalur sirklasi saja tetapi juga ditujukan untuk menghadirkan "vista” lingkungan yang lebih bervariasi. Hal ini bisa berhasil karena setiap disain "taman” memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Selain berfungsi sebagai "pemecah” sirkulasi tetapi juga untuk memperkuat kesan-kesan visual tertentu. Bisa kita rasakan penggunaan pola boulevard di Jalan Raya Idjen berbeda dengan boulevard menuju SMA Dempo.

Eksklusifitas disain kawasan idjen boulevard terlihat juga dari disediakannya jalus pedestrian pada dua sisi sepanjang jalur Idjen boulevard. Konsepsi tata ruang luar dengan pendekatan yang komprehensif dari beberapa aspek; aspek sirkulasi, aspek ekologis, estetika serta "penyatuan” panorama lingkungan dalam disain kawasan sangat terasa. Salah satu contoh konsepsi yang patut untuk di pertahankan eksistensinya. Diperlukan upaya-upaya kongkrit bukan hanya berupa perda yang mengatur secara verbal, tetapi perangkan urban design guide line yang menyentuh aspek-aspek disain fisik ruangnya.

Kawasan Idjen Boulevard dalam "tekanan” Perubahan

Rasanya konotasi sub judul di atas sangat berlebihan. Akan tetapi dalam konteks perubahan hal ini perlu untuk menyikapi secara positif dan arif dalam rangka mendapatkan solusi untuk "mempertahankan” image Idjen Boulevard sebagai salah satu icon kota Malang. "Tekanan” perubahan idjen Boulevard bukan hanya datang dari perubahan fisik sepanjang Idjen Boulevard saja, tetapi juga dari sekitar kawasan Idjen. Seperti kita ketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama akan muncul sebuah; lingkungan baru, aktifitas baru, arsitektur baru dengan karakter baru, bahkan image baru di dekat Idjen Boulevard, dengan hadirnya MOG (Malang Olimpic Garden). Arsitektur baru dengan "skala” aktifitas yang cukup besar, sedikit banyak akan memberikan "tekanan” perubahan yang cukup signifikan dalam jangka panjang.

Kondisi kawasan Idjen Boulevard saat ini telah mengalami perubahan yang cukup besar, hal ini bisa dilihat dari foto udara kawasan Idjen Boulevard antara tahun 1946-2004 (lihat gambar 8). Alih fungsi beberapa bagian kawasan secara pelan dan pasti telah dan akan terus terjadi. Hal ini harus disadari sebagai suatu proses perkembangan kota. Sekali lagi apa yang harus dilakukan oleh pengelola kota, serta komunitas kotanya ? Jawabnya adalah mempersiapkan perangkat yang mampu "mengendalikan” perkembangan kawasan/kota sesuai dengan "prioritas” kepentingan (baca: orientasi pengembangan); development orientation; conservation orientation dan/atau community orientation seperti di uraikan di depan. Urban design guide line kawasan Idjen Boulevard sudah menjadi kebutuhan untuk "menjaga” kelestarian, potensi spesifik kawasan sebagai salah satu icon kota Malang.

Catatan Penutup

Malang dengan berbagai potensi bangunan dan/atau kawasannya memerlukan pedoman standar pelestarian dan perlindungannya untuk setiap kawasan di Kota Malang, yang menuntut perlakuan tidak sama. Karakteristik obyek yang berbeda diperlukan klasifikasi bangunan kuno-bersejarah dan kriteria fisik-visualnya sangat tergantung pada nilai-nilai yang dikandung (nilai historis, nilai keilmuan, nilai kultural dll). Kategori obyek sangat menentukan langkah-langkah konkrit pada upaya menjaga kelestarian bangunan dan/atau kawasan tersebut. Kajian terhadap bangunan dan/atau kawasan harus dilakukan secara konprehensif untuk menetapkan kebijakan preservasi, konservasi, atau demolisi. Dalam tahapan implementatif perlu law inforcement dengan kelengkapan UDGL (urban design guide lines) yang mampu men-drive upaya kelestariannya didalam "tekanan” perubahan yang sangat kuat.

Pembahasan tentang perancangan kawasan khusus seperti halnya kawasan idjen bouevard ini tentunya bertujuan bukan hanya untuk mengagumi "keelokan” atau keindahan disain kawasan, tetapi lebih kepada menggali konsepsi-konsepsi disain kawasan. Upaya menjaga kelestarian kawasan idjen boulevard memang telah dilakukan, dengan upaya regenerasi tanaman baru, tetapi tidak/kurang memperhatikan konsep penataan (jarak tanam, besar tanaman) sehingga kualitas visual sangat memprihatinkan. Disini diperlukan upaya-upaya kongkrit yang mengarah kepada penataan fisik dalam bentuk pemberlakuan UDGL (urban design guide lines) atau panduan rancang kota yang mampu menjaga kualitas visual kawasan secara menyeluruh meliputi tata taman, jalur pedestrian maupun tata bangunan di kawasan idjen boulevard.

Upaya partisipatif dalam "pengelolaan” ruang terbuka pada zona publik memang perlu untuk efisiensi anggaran pemerintah kota dalam pemeliharaan taman kota. Tetapi hal ini harus di drive dengan perangkat pengaturan seperti UDGL yang mampu menjadi panduan operasionalnya. Secara keseluruhan sebenarnya kawasan idjen boulevard memerlukan pengaturan yang khusus dengan penetapan kawasan dengan perangkat "exclusionary zonning” untuk menjamin Visual performance lingkungan tetap terjaga. Exclusionary Zonning bisa diterapkan untuk menentukan standart performance, dalam rangka mempertahankan ekslusivitas dan keseragaman suatu kawasan (Truman Asa Hartshorn, 1980:226). Semoga catatan-catatan penutup ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami disain kawasan serta menjadi acuan dalam upaya penataan kawasan idjen boulevard khususnya.

[1] Makalah disampaikan pada Seminar Peletarian di Simpang Jalan, diselenggarakan oleh IAI Nasional di Hotel Tugu Malang, 7 April 2006.

[2] Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Merdeka Malang

PEMANFAATAN DAN PERANCANGAN KAWASAN TEPI AIR SUNGAI TERPADU DAN BERKELANJUTAN

rwickan — Tue, 03 Nov 2009 04:01:53 GMT

Pengantar

Kota akan selalu mengalami perkembangan baik secara fisik maupun non fisik. Perkembangan kota merupakan konsekwensi logis dari proses "urbaniasi” dalam arti yang sangat luas. Pertambahan penduduk kota di satu sisi, serta peningkatan jumlah fasilitas fisik kota merupakan suatu faktor yang mendorong perkembangan kota semakin pesat. Tuntutan akan pemenuhan fasilitas kota serta adanya "keterbatasan” lahan di perkotaan, menyebabkan pemanfaatan ruang kota mengalami dilema dalam pengendaliaannya. Alih fungsi ruang kota dan semakin tidak terkendalinya pemanfaatan kaasan-kawasan yang "tidak” terawasi seperti Kawasan Tepi Air Sungai (KTAS) atau yang lebih umum dengan istilah bantaran / stren sungai (baca; wilayah sempadan tepi air sungai), merupakan salah satu masalah dihadapi oleh kota yang memiliki daerah aliran sungai.

Pemanfaatan KTAS pada saat ini mengalami kecenderungan tidak terkontrolnya penggunaan ruang, kepadatan, serta fungsi ekologis yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan fisik serta kualitas air sungai. Pemukiman kumuh di sepanjang KTAS merupakan suatu pemandangan yang "biasa” dan pada akhirnya menimbulkan masalah yang sangat serius dalam upaya pemanfaatannya. Kawasan TAS, khususnya daerah bantaran sungai dalam pengendaliannya menghadapi masalah yang serius seperti; Kepadatan bangunan yang tinggi dengan prasarana lingkungan yang minim; Kualitas visual yang terkesan "kumuh”; Kerawanan terhadap bahaya banjir dan tanah longsor; serta Pembuangan sampah rumah tangga yang mencemari sumber daya air sungai dan lain-lain. Keadaan ini terjadi antara lain karena upaya perencanaan, perancangan, serta pengendalian pemanfaatan KTAS yang masih sektoral. Upaya-upaya penataan kawasan yang sudah terlanjur "kumuh” ini permasalahannya bukan hanya sekedar perancangan fisik ruang saja tetapi justru permasalahan lingkungan dan sosial merupakan masalah krusial yang sulit untuk diatasi dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam upaya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dalam pemanfaatan KTAS, diperlukan pemahaman dan penanganan semua aspek yang menyertai secara komprehensif. Upaya penataan KTAS sebagai suatu bentuk upaya intervensi fisik harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan sosial, budaya serta ekologis kawasan. Keberlanjutan pembangunan (sustainable development) sebagai suatu konsep penataan (intervensi fisik berupa rancang bangun kawasan) kelihatannya merupakan salah satu solusi yang mampu menjembatani berbagai kepentingan pembangunan di KTAS. Pembahasan dalam makalah ini akan ditekankan pada menghasilkan prinsip-prinsip disain KTAS sesuai dengan peruntukan fungsi kawasan yang diperkenankan, dengan memperhatikan konsepsi keberlanjutan pembangunan sebagai mainset. Kerangka acuan perancangan unsur fisik KTAS mengacu kepada unsur-unsur perancangan kota seperti diungkapkan oleh Hamid Shirvani (1985) dalam bukunya Urban Design Process.

Permasalahan yang sering muncul dalam upaya pemanfaan KTAS adalah bangaimana arahan atau prinsip-prinsip disain untuk fungsi tertentu di KTAS yang mampu menjaga kelestarian lingkungan TAS. Dengan tetap mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku serta pendekatan-pendekatan perancangan kawasan diharapkan prinsip-prinsip disain kawasan dapan memberikan arahan yang lebih jelas dalam pemanfaatan KTAS. Upaya penyusunan prinsi-prinsip perancangan ini harus dibarengi dengan upaya-upaya pelibatan masyarakat di sekitar KTAS untuk perperan aktif dalam upaya implementasi dan pengendaliannya.

Pemanfaatan KTAS Terpadu dan Keberlajutan

Strategi pembangunan yang hanya mengacu pada paradigma pertumbuhan dan "pemerataan” telah terbukti rentan terhadap masalah-masalah sosial. Menurut Tjokrowinoto (1987) pendekatan pembangunan harus disertai dengan nilai kelestarian pembangunan atau sustainable development untuk menumbuhkan self sustaining capacity masyarakat. Ini bermakna bahwa pembangunan harus berpusat pada manusia (poeple-centered development). Strategi ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai realisasi Otonomi Daerah (OTODA), berimplikasi pada perubahan paradigma pembangunan di daerah. Pembangunan di daerah, seperti tercantum dalam pasal 92 UU No. 22 disebutkan bahwa; dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan, Pemerintah daerah perlu mengikut sertakan masyarakat dan swasta (ayat 1); dan Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Bila dikaitkan dengan tiga strategi pembangunan yang dilakukan oleh David C. Korten (1984), yaitu strategi pertumbuhan, basic needs, dan strategi people-centered development, maka paradigma pembangunan kota saat ini diarahkan pada strategi pembangunan yang ketiga. Strategi ini merupakan strategi yang mendekati konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Pemahaman sustainable development sebenarnya bukan semata-mata keberlanjutan dalam pemahaman perubahan social-cultural masyarakat, tetapi keberlanjutan dalam pengertian luas termasuk aspek ekologi (sustainable environment). Terjaga dan terpeliharanya kualitas lingkungan secara ekologis dan sosial-budaya dan ekonomi merupakan sasaran yang harus dicapai setiap upaya pembangunan kawasan. Hal ini bermakna bahwa perubahan atau "intervensi fisik” (baca: pembangunan) yang dilakukan harus mampu menjamin dan meminimalkan cultural-lag dalam arti luas. Perancangan Kawasan Tepi Air Sungai (KTAS) sebagai bentuk "intervensi” fisik dalam upaya pemanfaatan ruang kota juga harus memperhatikan kepentingan tuntutan pengembangan (fungsi ruang), kelestarian lingkungan serta kepentingan hajat hidup masyarakat di sekitar kawasan.

Konsep sustainability yang digagas oleh kaum environmentalist berawal dari sikap keprihatinan terhadap konsekwensi jangka panjang terhadap tekanan daya dukung alami (natural support system). Dalam Brundtland Commission Report yang berjudul Our Common Future, dijelaskan batasan tentang sustainable development sebagai berikut (Blower, Andrew 1993):

"Sustainable development is defined as development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

Uraian di atas semakin jelas bagi kita bagaimana konsepsi pembangunan yang berkelanjutan menjadi tuntutan yang semakin mengemuka. Dalam tataran operasional konsepsi keberlanjutan pembangunan sebenarnya masih menuntut adanya prasyarat keterpaduan baik dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan maupun kontrol operasionalnya. Pengertian terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan dan perancangan KTAS. Perencanaan terpadu dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi.

Dalam konteks perencanaan pembangunan sumber daya alam yang lebih luas, Hanson (1988) mendefinisikan perencanaan sumberdaya secara terpadu sebagai upaya secara bertahap dan terprogram untuk mencapai tingkat pemanfaatan sistem sumber daya alam secara optimal dengan memperhatikan semua dampak lintas sektoral yang mungkin timbul. Menurut Lang (1986) keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam hendaknya dilakukan pada tiga tataran (level), yakni tataran teknis, tataran konsultatif dan koordinasi. Keterpaduan dalam tataran teknis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, dan lingkungan secara proporsional dalam setiap keputusan perencanaan dan pembangunan kawasan. Pada tataran konsultatif, segenap aspirasi dan kebutuhan stakeholders atau yang terkena dampak pembangunan hendaknya dilibatkan (participation approaches) sejak tahap awal perencanaan sampai pelaksanaan. Tataran koordinasi mensyaratkan adanya kerjasama harmonis di antara stakeholders baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pemanfaatan KTAS secara terpadu adalah suatu pendekatan pemanfaatan KTAS yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan secara terintegrasi (integrated) guna tercapainya pembangunan KTAS secara berkelanjutan. Menurut Dahuri, R. (2001), keterpaduan (integrated) pemanfaatan SDA mengandung tiga dimensi; sektoral (horizontal and vertical integration), bidang ilmu (interdisciplinary approaches) dan keterkaitan ekologis (ecological linkages).

Mengingat upaya pemanfaatan mengandung makna pengelolaan yang di dalamnya mengandung tiga tahapan utama; tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap monotoring dan evaluasi, maka jiwa keterpaduan perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Pembahasan dalam makalah ini akan dibatasi pada tahap perencanaan dengan menghasilkan prinsip-prinsip perancangan KTAS. Sehingga pembahasan dimensi keterpaduan bidang ilmu (interdisciplinary approaches) dan keterkaitan ekologis (ecological linkages) lebih dominan.

Kawasan Tepi Air Sungai

Kawasan Tepi Air Sungai (KTAS) meruakan suatu kesatuan area/lahan yang letaknya berbatasan langsung dengan tepian air sungai, yang masih memiliki pengaruh dominan karakteristik lingkungan tepi air baik secara morfologis, maupun ekologis. Secara fungsional KTAS sebagai satuan wlayah dan atau bagian wilayah kota mempunyai fungsi utama sebagai fungsi ekologis. Kaqasan TAS merupakan area konservasi yang diharapkan akan mampu "memfilter” serta melindungi sumber daya air sungai. Pada kenyataannya fungsi ekologis KTAS saat ini sudah mulai hilang karena pemanfaatan KTAS semata-mata hanya diperuntukan bagi fungsi-fungsi hunian, perdagangan, tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan kelestarian lingkungan. Hal ini berimplikasi pada kecenderungan penurunan kualitas visual dan kualitas ekologi lingkungan kawasan.

Upaya-upaya pengendalian serta perlindungan terhadap kualitas lingkungan Tepi Air Sungai (TAS) sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Peraturan perundangan tersebut seperti diurai pada halaman 3 di depan. Peraturan teknis mengatur yang pemanfaatan KTAS tertuang dalam Petunjuk Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Tepi Air, yang dikeluarkan oleh Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum RI tahun 2000. Walaupun boleh dikatakan terlambat, karena pada saat diterbitkan permasalahan pemanfaatan KTAS di beberapa kota sudah demikian kronis. Tetapi paling tidak kita dapat gunakan pada upaya-upaya perancangan KTAS ke depan.

Selain perangkat peraturan tersebut, sebenarnya pemerintah lokal (kota dan kabupaten) yang wilayahnya memiliki aliran sungai, telah mengeluarkan perangkat (perda) yang mengatur tentang pemanfaatan daerah "bantaran” sungai. Walaupun demikian kita juga harus menyadari bahwa permasalahan pengendalian dan penataan KTAS saat ini bukan hanya masalah teknis penataan fungsi ekologis saja, tetapi justru masalah sosial masyarakat di KTAS merupakan masalah yang sangat pelik. Sehingga keterpaduan horisontal dan vertikal seperti diharapkan oleh Dahuri R (2001) harus dilakukan. Dalam tataran operasional kenyataannya perangkat peraturan sebagai "pengendali” belum mampu berperan optimal. Untuk itu diperlukan upaya-upaya kongkrit yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dalam pemanfaatan KTAS.

Perancangan Kawasan Tepi Air Sungai

Kawasan Tepi Air sungai dalam pembahasan ini adalah KTAS yang berada di lingkungan kota, sehingga pembahasan perancangan KTAS merupakan bagian dari proses perancangan kota secara umum. Perancangan kota (urban) pada hakekatnya merupakan pengelolaan kawasan kota yang terpadu, yang bertujuan untuk mengupayakan terbentuknya perangkat pengendali (urban regulation) yang mampu mengantisipasi semua aspek perkembangan kota, termasuk KTAS. Menurut Shirvani, H. (1985), dalam bukunya The Urban Design Process menyebutkan perancangan kota adalah merupakan bagian dari proses perencanaan yang berkaitan dengan perancangan fisik dan ruang suatu lingkungan kota yang ditujukan untuk kepentingan umum. Seperti diungkapkan oleh Barnett (1979), bahwa perancangan kota merupakan keputusan-keputusan kebijaksanaan publik, dan menurut Gosling (1980) perancangan kota sebagai pernyataan politik.

Lingkup urban design (perancangan kota) menurut Beckley (1979 :62) dalam Introduction to Urban Planning, mengatakan bahwa urban design adalah "jembatan" antara profesi perencana kota (urban planning) dengan profesi arsitek. Dalam makalah Urban Design: Pengertian, permasalahan, dan Konsep Penerapan, Danisworo (1993), mengungkapkan rancangan kota berkepentingan dengan kualitas ruang kota terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum pada suatu bagian dan/atau sektor kota.

Orientasi perancangan kota tersebut merupakan dasar kebijaksanaan yang harus diperhatikan dalam perancangan kota. Pendekatan yang realistis untuk perancangan kota harus memasukkan ketiga orientasi tersebut, dan mencari keseimbangan antara ketiga orientasi tersebut di atas (Shirvani,H., 1985). Lebih lanjut Shirvani menyatakan bahwa ruang lingkup perancangan kota adalah mulai dari eksterior bangunan pribadi (individual building) sampai ke ruang terbuka. Perancangan kota merupakan bagian rangkaian dari proses perencanaan yang berfungsi sebagai perangkat pengendali untuk mempermudah implementasi kebijakan perencanaan kota, maka bentuk rancangan kota dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yakni;

1. Urban design criteria atau kriteria-kriteria yang mendasari keputusan ruang kota, unsur dasar (kriteria) yang harus diperhatikan dalam penataan fisik kawasan kota.

2. Urban design guideline, merupakan panduan yang harus dipergunakan dalam perancangan atau penataan suatu kawasan kota. Bentuk guideline ini harus sudah operasional dan terperinci secara teknis.

3. Urban design standart, merupakan patokan-patokan dasar atau ukuran minimum dan atau maksimum bagi kriteria perancangan kota dalam pelaksanaan pembangunan suatu kawasan.

Apabila ditinjau dari unsur pembentuk kota pada hakekatnya substansi urban design sebenarnya akan menyangkut 3 unsur pokok yaitu;

1. Faktor lingkungan alam, karakteristik alam merupakan unsur dasar yang akan memberikan karakteristik yang spesifik suatu kawasan/kota. Faktor alam ini mencakup; iklim, topografi, geo-morfologi, aliran, kelembaban, suhu udara, flora-fauna dan sebagainya.

2. Faktor lingkungan buatan, kondisi-potensi lingkungan buatan sebagai produk budaya masyarakat yang telah membentuk lingkungan yang spesifik perlu menjadi suatu pertimbangan sebagai satu kesatuan produk aktifitas masyarakat.

3. Faktor lingkungan non-fisik, kehidupan sosial-budaya, ekonomi, politik dan teknologi, sebagai faktor yang melatar belakangi terbentuknya lingkungan binaan manusia.

Ketiga faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling pengaruh mempengaruhi. Lingkungan alam akan menentukan struktur dan pola kota yang spesifik, sebagai cerminan pola perilaku dan tata nilai sosial-budaya, ekonomi dan politik yang melatar belakanginya. Produk perancangan kota menurut Hamid Shirvani (1985), meliputi Kebijaksanaan, Rencana, Pedoman, dan Program. Kebijaksanaan perancangan kota merupakan kerangka strategi pelaksanaan yang bersifat spesifik. Sebagai produk kebijaksanaan yang spesifik menuntut setiap kota harus memiliki peraturan yang khas, seperti dikemukakan para pakar bahwa "No two cities are alike".

Rencana merupakan produk penting dalam perancangan kota yang berorientasi pada proses dan produk, rencana tersebut harus dikembangkan mengikuti kerangka yang tertuang dalam kebijaksanaan perancangan kota di atas. Rencangan kota sebagai peraturan yang diperlakukan harus menjadi landasan bagi arsitektur baru, rencana baru, dan kualitas baru (Slamet Wirasondjaya, 1992). Kebijaksanaan dan rancangan kota dalam operasionalisasinya perlu diterjemahkan ke dalam bentuk pedoman yang lebih spesifik dan operasional dengan memperhatikan ruang kota dalam skala mikro termasuk perancangan KTAS.

Perancangan KTAS harus memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan bentuk morfologi sungai serta ketentuan peraturan yang berlaku. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan upaya pemanfaatan kawasan tepi air antara lain; (1) Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung; (2) Peraturan Pemeintah RI no 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; (4) Petunjuk Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Tepi Air Oleh Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum RI tahun 2000. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi serta penegakan peraturan yang berlaku.

Dengan mengacu pada upaya pembangunan terpadu yang berkelanjutan jelas bahwa prioritas pemanfaatan KTAS adalah upaya melindungi dan melestarikan lingkungan alam. Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa dasar pertimbangan yang digunakan dalam menyusun prinsip-prinsip perancangan KTAS, antara lain:

1. Bentuk tipologi-morfologi KTAS baik secara topografis, karakteristik tanah, jenis vegetasi, serta bentuktepi air sungai (landai atau curam) akan mempengaruhi teknik, disain, dan konstruksi pembangunan kawasan tersebut.

2. Perancangan KTAS harus memperhatikan karakteristik lingkungan, sehingga karakter spesifik kawasan tetap terjaga. Perlu ditetapkan fungsi peruntukan yang sesuai dengan karakteristik setempat. Hal ini akan mempengaruhi sejauhmana pemanfaatan KTAS atau bahkan badan air sungai/danau akan digunakan.

3. Kawasan tepi air mempunyai batasan-batasan atau aturan dalam perancangannya baik dari sisi skala (ukuran) maupun kompleksitasnya (Wrenn, 1983). Pembangunan di KTAS haruslah ditujukan untuk perlindungan terhadap lingkunan serta memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif. Sehingga perlu dilakukan AMDAL secara cermat sebelum pembangunan KTAS dilakukan.

4. Dampak kepada aktivitas penduduk serta kelestarian lingkungan perlu dicermati. Pemanfaatan lingkungan tepi air sungai dilakukan dengan menjaga kualitas air, penyediaan ruang terbuka, menjamin kemudahan akses/pencapaian, serta antisipasi terhadap bencana (longsor, banjir) serta dampak sosial bagi penduduk di kawasan tersebut.

5. Harus diinventarisasi kegiatan-kegiatan sosial-budaya, peristiwa tertentu (event) dan/atau adat kebiasaan penduduk berupa ritual/upacara yang dilakukan di tepi air dan/atau badan air. Hal ini penting untuk dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan penduduk dalam upaya pengembangan kawasan.

6. Orientasi bangunan sebaiknya ke arah tepi air. Tepi air harus dijadikan "latar depan” sehingga "penghargaan” terhadap lingkungan tepi air menjadi lebih baik. Secara sosial, kontrol pemanfaatan ruang tepi air menjadi lebih mudah dibandingkan jika tepi air dijadikan "daerah belakang”.

Selain ke enam dasar pertimbangan di atas ada ada 4 aspek yang harus diperhatikan yakni; aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan aksesibilitas, kesehatan lingkungan, dan aspek estetika lingkungan alam dan buatan. Karena KTAS sangat strategis dalam rangka upaya kelestarian lingkungan, maka dalam rangka pemanfaatan KTAS yang terpadu dan berkelanjutan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (1) Pemanfaatan SDA harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang, (2) pembangunan harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (3) Pembangunan harus memberikan peluang untuk berlangsungnya regenerasi ekosistem dan menjamin kualitas kehidupan yang lebih baik, (4) perlu dihindarkan dampak pada kesenjangan sosial, (5) perlu upaya-upaya partisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan dalam semua level upaya peningkatan kualitas lingkungan.

Catatan Penutup

Pada akhir makalah ini secara khusus tidak dibuat kesimpulan. Beberapa catatan penting berkaitan dengan pemanfaatan ruang dalam upaya perancangan KTAS yang harus diperhatikan dan menjadi bahan renungan kita adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan KTAS secara terpadu adalah suatu pendekatan pemanfaatan KTAS yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan secara terintegrasi (integrated) guna tercapainya pembangunan KTAS secara berkelanjutan. Keterpaduan (integrated) pemanfaatan SDA mengandung tiga dimensi; sektoral (horizontal and vertical integration), bidang ilmu (interdisciplinary approaches), dan dimensi keterkaitan ekologis (ecological linkages).

2. Upaya intervensi fisik melalui perancangan KTAS sebagai upaya pembangunan fisik kawasan harus memperhatikan 3 orientasi pembangunan yakni; (1) Development orientations; (2) conservation orientations; dan (3) community orientations. Ke-tiga Orientasi tersebut merupakan dasar kebijakan yang harus diperhatikan dalam perancangan KTAS.

3. Perancangan KTAS mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh Shirvani, H., (1985), yang mencakup delapan elemen perancangan yakni; (1) Tata guna tanah (land use); (2) Massa dan bentuk bangunan (Bulding form and massing); (3) Sirkulasi dan parkir (Circulation and parking); (4) Ruang terbuka (Urban Space); (5) Jalur pejalan kaki (Pedestrian ways); (6) Aktifitas penunjang (Activity support); (7) Tanda-tanda (Signage); dan (8) Preservasi (Preservations). Kedelapan elemen perancangan kota (baca; kawasan) inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun prinsip-prinsip perancangan KTAS (lihat tabel 1).

4. Dalam rangka pemanfaatan dan perancangan KTAS terpadu dan berkelanjutan, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Pemanfaatan SDA harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang, (2) pembangunan harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (3) Pembangunan harus menjamin kualitas kehidupan yang lebih baik, untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang, (4) harus dihindarkan dampak pada sosial dengan melakukan kajian AMDAL. (5) Upaya-upaya partisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan harus dilakukan di semua level proses upaya peningkatan kualitas lingkungan KTAS.

[1] Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya air terpadu dan Berkelanjutan (Integrated and Sustainable Water Resource Management), Kerjasama antara: Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Merdeka Malang dengan; Pemkot Malang, Perum Jasa Tirta Malang, HATHI cabang Malang, 15 Januari 2005 di Ruang PPI lantai III, Gedung Pusat Unmer Malang.

PEMBANGUNAN INDONESIA MASA DEPAN

rwickan — Tue, 03 Nov 2009 03:33:27 GMT

Pengantar

Pada kesempatan sehari ini dalam seminar dengan tema "Membangun Potensi Sumber Daya Manusia Indonesia yang Berbasis Teknologi Menuju Pasar Bebas” saya akan mencoba melihat dari perspektif yang lain dari pembicara sebelumnya dan ada sedikit penyesuaian judul pembahasan yang diberikan panitia seperti di atas menjadi Paradigma Pembangunan Indonesia dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi. Apabila dikaitkan dengan tema sentralnya maka pembahasan tidak akan terlepas dari time frame menuju Pasar Bebas dalam konteks globalisasi. Pembahasan dalam makalah ini akan mengupas beberapa kata kunci yaitu; paradigma pembangunan, teknologi informasi dan konteks globalisasi menjelang pasar bebas.

Perubahan diberbagai bidang yang sangat pesat dewasa ini telah dan akan terus berimplikasi terjadinya perubahan paradigma dalam berbagai bidang termasuk perubahan paradigma pembangunan. Indonesia (masyarakat indonesia) saat ini dituntut untuk mempersiapkan diri dalam ajang perdagangan bebas dunia yang dimulai dengan kesepakatan AFTA 2003 dan WTO 2020. Era globalisasi telah dan akan terus mendorong dan menuntut kita untuk semakin "terbuka” dan membuka diri terhadap dunia luar. Komunikasi dan informasi menjadi sangat penting untuk menunjang dan menghadapi persaingan global. Di sisi lain perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat seakan semakin "tidak memberi kesempatan” kepada kita untuk mempersiapkan segala sumber daya yang kita miliki untuk bersaing di tingkat global.

Perubahan politik, sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi di Indonesia telah berimplikasi sangat luas pada peri kehidupan masyarakat dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan sosial-budaya dan ekonomi. Pelaksanaan Otonomi daerah (OTODA) merupakan salah satu bentuk perubahan yang semestinya disikapi positif oleh semua kalangan di daerah sebagai upaya untuk mempersiapkan potensi daerah pada persaingan lokal, regional, nasional, bahkan dalam persaingan global. Setiap daerah harus mampu "membuka” diri dalam hal "menjual” potensi daerahnya dalam pasar lokal bahkan pada pasar global. Pemanfaatan teknologi informasi menjadikan hal yang sangat penting dalam rangka mempersiapkan daerah menjelang pasar bebas.

Pada era global, peningkatan daya saing menjadi hal yang utama. Para ahli dan pengamat bahkan Bank Dunia melihat bahwa salah satu faktor penting dalam peningkatan daya saing adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dalam seluruh proses usaha (baca; menjual potensi daerah), baik produksi, distribusi maupun pada konsumsi barang dan jasa. Usaha yang dilakukan adalah dengan upaya inovasi pemanfaatan teknologi informasi, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan memperluas jaringan melalui teknologi informasi. Fenomena yang berkembang saat ini adalah maraknya e-commerce. Dari uraian singkat di atas, akan memunculkan pertanyaan bagaimana memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dalam menyikapi perubahan paradigma pembangunan menuju pasar bebas ?

Pembangunan sebagai proses perubahan sosial

Pada dasarnya pembangunan adalah proses meningkatkan kondisi masyarakat kearah yang lebih baik secara merata. Kalau kita kutip tujuan pembangunan nasional kita bahwa pembangunan akan menghasilkan "masyarakat yang sejahtera; adil dan makmur; materiil dan spirituil” adalah kurang tepat (mungkin sebagi misi pembangunan nasional). Yang mendekati kebenaran adalah menghasilkan sebanyak mungkin "anggota” masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, materiil dan spirituil. Untuk semakin memeratakan ( ? ) hasil pembangunan saat ini sedang digulirkan OTODA, yang diharapkan akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Sebagai suatu proses perubahan sosial, tentunya proses pembangunan akan menyentuh sendi-sendi kehidupan sosial-budaya masyarakat dengan berbagai potensi, peluang dan permasalahannya. Melalui OTODA ini diharapkan pembangunan di daerah akan lebih menyentuh masyarakat atau berbasis pada masyarakat (community based development). Ini berarti bahwa penggalian dan pemanfaatan potensi-potensi sumber daya daerah beserta hasil-hasil nya dilakukan oleh daerah yang bersangkutan secara mandiri dan profesional.

Menurut Nani S (2000), prinsip community based development mengacu pada 5 aspek dasar pengertian sebagai berikut:

1. Pembangunan masyarakat pada hakikatnya merupakan proses perubahan sosial yang disengaja.

2. Pembanguna masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diselaraskan dengan kontribusi dan potensi yang mereka miliki dan sumbangkan bagi kepentingan proses pembangunan.

3. Pembangunan masyarakat mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber daya setempat, yang meliputi faktor fisik (kekayaan alam), manusia dan sosial.

4. Masyarakat dalam pembangunan bukan sebagai objek tetapi sebagai subyek yang mengutamakan kreatifitas dan inisiatif. Komunikasi dan informasi pembangunan menjadi sangat penting.

5. Pembangunan masyarakat harus mengedepankan partisipasi.

Globalisasi dengan salah satu cirinya keterbukaan di berbagai bidang membawa implikasi kepada perubahan arah keberpihakan pembangunan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat (bukan untuk kepentingan penguasa). Berkaitan dengan pembangunan sebagai proses yang perlu diperhatikan adalah; pembangunan masyarakat merupakan proses perubahan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek yang mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber daya setempat, serta bertujuan sebesar-besarnya bagi peningkatan taraf hidup masyarakat yang perlu dikomunikasikan dan informasikan (interaktif) secara terus menerus.

Era globalisasi sebagai era digital

Pada era globalisasi Informasi dan komunikasi menjadi sangat dominan dalam memenuhi segala kebutuhan, bahkan pada masyarakat moderen telah menjadi suatu kebutuhan utama. Fenomena ini telah mendorong berbagai perubahan yang menuntut perlunya paradigma baru dalam mengantisipasi era globalisasi. Keterbatasan ruang dan waktu yang membelenggu kemampuan fisk manusia menjadi hilang, bahkan dunia menjadi tanpa batas ruang dan waktu. Kemampuan ini didukung dengan pesatnya laju perkembangan teknologi informasi digital.

Perubahan teknologi informasi berimplikasi pada perubahan karekteristik masyarakat, sebagai masyarakat informasi yang berbasis pada pengetahuan. Perubahan masyarakat industri kepada masyarakat informasi membawa pengaruh pada perubahan politik, ekonomi, budaya termasuk di dalamnya perubahan pendidikan. Perkembangan teknologi informasi ini telah merubah secara drastis (pada masyarakat moderen) penggunaan internet, E-commerce, E-business, E-education dan sebagainya. Secara garis besar karakteristik masyarakat di era digital adalah sebagai berikut:

1. Cepat, kecepatan informasi yang tinggi melalui jaringan internet seakan menembus batas-batas kemampuan fisik manusia. Kecepatan informasi ini menjadi magnet yang sangat kuat dalam perkembangan penggunaan komersial.

2. Perubahan paradigma baru di berbagi bidang yang memunculkan kreativitas baru, seperti penciptaan teknologi informasi yang terus menerus; perubahan struktur-struktur tradisional, system politik, ekonomi, sosial dan budaya

Era digital merupakan era Informasi dan komunikasi, komunikasi melalui jaringan internet memungkinkan masyarakat memanfaatkan informasi industri, teknologi, pendidikan, sosial-budaya, entertainment secara cepat dan mendunia.
Keterbukaan informasi dan komunikasi menjadi salah satu syarat untuk meningkatkan daya saing di pasar bebas.
Karena sifatnya yang cepat, efisien dan tidak terbatas ruang (kemampuan fisik lainnya) maka era digital bersifat ekonomis.

Teknologi Informasi

Teknologi informasi mengandung 2 pengertia yaitu teknologi dan Informasi. Teknologi dalam arti yang luas mempunyai pengertian sebagai suatu cara untuk memanfaatkan sumber-sumber daya (resources) menjadi sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Informasi adalah suatu transfer atau peralihan berita, keadaan faktual, pengetahuan dan atau suatu wacana tertentu dari satu sumber ke sumber lainnya. Teknologi informasi ialah suatu cara untuk menggunakan informasi sehingga sumber daya (resource) menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, dengan mengolah informasi mengenai sumber daya tersebut sehingga lebih "laku terjual Perkembangan teknologi mikroelektronik (komputer) dengan berbagai perangkat keras (hardware) dan perangkat lunaknya (software), telah merubah media informasi cetak (majalah, koran, dan sebagainya) menjadi teknologi informasi digital melalui jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat berimplikasi pada perubahan arah penggunaan media informasi digital pada aktivitas ekonomi. Era digital teknologi informasi telah melahirkan bentuk aktivitas ekonomi digital (e-commerce, electronic money dan sebagainya). Singapore’s Board of Commissioners of Currency (BCC) menyatakan bahwa electronic money akan dijadikan bukti pembayaran yang sah untuk semua jenis transaksi di Singapura pada tahun 2008 (http://www.nua.ie/survey ). Ekonomi digital sebagai pengaruh teknologi informasi telah merubah paradigma perekonomian dunia.

Ekonomi digital yang berbasis pada internet dalam sistem jaringan global memungkinkan dilakukan seluruh kegiatan ekonomi (internet shopping, financing, security dealing, advertisements and publication) secara cepat menembus batas dan waktu. Hubungan bisnis melalui internet, mampu menghubungkan jaring ke seluruh bagian dunia tanpa kendala ruang dan waktu. Perubahan penggunaan media informasi dalam kegiatan ekonomi ini menyebabkan pergeseran dan perubahan sistem perdagangan tradisional kepada sistem perdagangan elektronik. Sebagai perbandingan dibawah ini perbedaan karakteristik perdangan elektronik (Internet elektronic commerce) dan perdagangan tradisional.

Tabel 1: Perbandingan antara transaksi tradisional dan transaksi melalui internet

Divisions	Internet Electronic Commerce	Traditional Commerce
Business Form/ Time	Internet Cyber Space Time no Limit	Physical Space Limited Time
Advertising	Internet Marketing and Telemarketing	Newspaper, Magazine, Common Advertisement
Commercial Form of Transaction	E-mail, On Line Customer Service	Directly Transaction, Phone, Fax, Mail
Commercial Implement	Computer (Internet)	Physical Equipment
Implement of settlement	Cyber cash, Electronic Check	Cash, Check, Credit Card
Fixed cost	Small Size	Large size
Marketing staff	Only a Few Staff	Many Staff
Inventory Adjustment	Real time	Time gab

Sumber: Sung-Joon Lee (2000)

Kepustakaan

Parapak, Jonathan (2000), Maraknya "E-Commerce”, Dalam buku Indonesia Abad XXI di Tengah Kepungan Perubahan Global, Jakarta: Kompas.

Purbo, W Ono (2000), Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia, Dalam buku Indonesia Abad XXI di Tengah Kepungan Perubahan Global, Jakarta: Kompas.

Setiawan, Suryatin (2000), Telekomunikasi di Indonesia, sebuah Ironi yang Indah, Dalam buku Indonesia Abad XXI di Tengah Kepungan Perubahan Global, Jakarta: Kompas.

Sudarsono, Nani (2000), Pembangunan yang berbasis Kerakyatan (Community Based Development), Jakarta: Melati Bakti Pertiwi.

Sung-Joon Lee (2000), The Role of Universities in the Digital Revolution Era, dalam Jurnal; Teknologi Industri dan Informasi, Vol 1. No. 2 Desember 2000 (pp80-90), Surabaya: Fakultas Teknik Ubaya.

[1]Disampaikan dalam Seminar Nasional " Membangun Potensi Sumber Daya Manusia Indonesia yang Berbasis Teknologi Menuju Pasar Bebas” diselenggarakan oleh BEM Fakultas Teknik Universitas Merdeka Malang, 24 Maret 2001 di Ruang PPI Unmer Malang.

[2]Doktor bidang Urban and Regional Planning, Dekan Fakultas Teknik UnmerMalang.

PRAWACANA, Local Wisdom sebuah harapan...

rwickan — Sat, 31 Oct 2009 02:54:47 GMT

Pada hakekatnya lingkungan binaan adalah suatu bentuk pengelolan, pengolahan (melalui planning dan design) yang dilakukan oleh manusia, atau sekelompok manusia sebagai suatu entitas budaya tertentu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Beberapa ahli kebudayaan, sosial, perencana maupun perancang arsitektur pada hakekatnya sepakat bahwa dari beberapa bentuk lingkungan binaan sebagai suatu perujudan fisik suatu budaya komunitas tertentu sarat akan nilai – nilai (sosio-kultural maupun ekologis) yang dapat dijadikan best practices dalam perancangan lingkungan binaan. Penggalian lesson learnt (konsepsi, aplikasi, implementasi dan kebijakan) atas wujud rupa lingkungan binaan baik (tradisional maupun modern) memerlukan suatu "kearifan” tersendiri dalam pemahamannya

Lingkungan binaan sebagai suatu kesatuan entitas budaya yang didalamnya terkandung unsur – unsur manusia, alam, serta perwujudan budaya fisik (termasuk arsitektur), maka pemaknaannya harus harus mengikuti kompleksitas unsur – unsurnya. Pemahaman bahasa alam, manusia dan arsitektur sebagai salah satu upaya untuk menggali potensi atas pengetahuan lokal (indegenous knowledge), sebagai wujud kearifan lokal yang telah teruji mampu menjaga keseimbangan kehidupan komunitasnya secara harmoni, lestari dan berkelanjutan. Sebagai suatu gagasan (konsep) dengan berbagai wujud implementasi spatialnya, kearifan lokal suatu komunitas akan terus tumbuh berkembang dalam kesadaran masyarakatnya. Sehingga perujudan budaya fisiknya (arsitektur misalnya) semestinya bukan sesuatu yang harus stagnan atau memusakan arsitektur (meninjam istilahnya pak Josef). Kalaupun faktanya arsitektur tradisional mampu eksis dalam kekinian, hal ini bisa terjadi karena perwujudan kearifan lokal telah mentradisi dan berlangsung secara turun menurun sehingga mampu secara konsisten dijaga dan menjadi suatu identitas masyarakat. Dengan demikian penggalian konsepsi kearifan lokal tidak cukup hanya dengan melihat budaya fisiknya secara massif, tetapi harus dipahami latar belakang sosial budaya komunitasnya sebagai suatu kesatuan hidup. Proses pemahaman seperti ini akan mampu melihat konteks local wisdom secara holistic, sehingga potensi lokalitas tersebut dapat dipahami sebagai suatu konsepsi lokal yang bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat (Antariksa, 2009).

Pemahaman budaya fisik secara steril memang akan memunculkan suatu kesan upaya untuk mem-pusaka-kan (Prijotomo, 2009) suatu warisan. Akan lebih bijaksana apabila kita mampu menggali pengetahuan lokal (indigenous knowlwdge), sehingga esensi desain akan lebih membuka peluang terhadap upaya – upaya inovasi desain yang lebih kaya. Dalam hal ini diperlukan suatu perubahan mind set atau cara pandang dalam penggalian potensi kearifan lokal dalam perencanan dan perancangan lingkungan binaan. Sebenarnya ruhnya menjadi jelas bahwa penggalian potensi kekanyaan kearifan lokal sebagai "produk” budaya nusantara sebenarnya merupakan "proses” pemahaman bahwa dalam perencanaan dan perancangan lingkungan binaan harus bersifat "arif” dan "bijaksana” dalam melakukan "intervensi” fisik terhadap suatu entitas komunitas tertentu.

Kajian-kajian tentang potensi kearifan lokal baik dari sisi keberagaman produk budaya, maupun dari sisi keberagaman substansi kita sepakat bahwa kearifan lokal merupakan suatu potensi yang harus dipertahankan dan dikembangkan dalam konteks kekinian. Perubahan paradigma perencanaan dan perancangan lingkungan "binaan” (kota), sebenarnya memberikan peluang kepada terakomodasinya upaya – upaya untuk mengimplementasikan konsepsi local wisdom, indigenous knowledge, maupun potensi local genius, sebagai upaya untuk mengangkat potensi lokalitas kawasan. Perubahan paradigm perencanaan dan perncangan kota mulai dari pendekatan theosentris sampai kepada pendekatan fenomenologis, membuka peluang untuk terakomodasikannya potensi lokal melalui pendekatan partispatori dalam perencanaan daN perancangan kota. Dengan demikian pendekatan partisipatif (community based development), merupakan salah satu strategi yang dapat menjembatani kepentingan – kepentingan pembangunan yang berparadigma pertumbuhan ekonomi (economic based), dengan keberlanjutan pembangunan (socio-ecological based). Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Appleyard (1982:122), bahwa ada tiga orientasi dalam perancangan kota yakni (1) development orientations, (2) conservation orientations, dan (3) community orientations. Orientasi perancangan kota tersebut merupakan dasar kebijaksanaan yang harus diperhatikan dalam perancangan kota. Pendekatan yang realistis untuk perancangan kota harus memasukkan ketiga orientasi tersebut, dan mencari keseimbangan antara ketiga orientasi tersebut di atas (Hamid Shirvani, 1985). Perencanaan dan perancangan kota sebagai upaya penataan ruang diharapkan dapat mendorong pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat (city as engine of economic growth) yang berkeadilan sosial (social justice) dalam lingkungan hidup yang lestari (environmentaly sound) dan berkesinambungan (sustainability sound).

Catatan:

Prawacana ini merupakan abstraksi awal dari buku yang saya buat (sebagai editor) bersama 11 kontributor lainnya sebagai buah pemikiran dan sumbangsih untuk melakukan upaya perencanaan dan perancangan kota yang bijak, dengan memahami dan memperhatikan local wisdom sebagai sumber inspirasi dalam mewujudkan idealisme rancangan yang sesuai dengan konteks keseluruhan dan keseluruhan konteks perencanaan dan perancangan.

PERAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN KOTA DALAM UPAYA MITIGASI DAMPAK GEMPA BUMI (1)

rwickan — Sat, 31 Oct 2009 02:41:06 GMT

ABSTRAK

Korban gempa bumi terbesar (75 % lebih) terjadi di wilayah perkotaan sehingga penting untuk dipahami bahwa sebenarnya ada kaitan yang erat antara besar kecilnya kerusakan kota akibat gempa bumi dengan perencanaan dan perancangan kotanya. Perencanaan dan perancangan kota dapat memberikan sumbangan dalam mencegah dan mengurangi banyaknya korban gempa, dengan menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan perancangan kota yang memperhatikan aspek-aspek geophysic, tektonic, structural engineering, relief and rehabilitations operations, dan penanganan masalah sosial. Pemikiran-pemikiran tentang sistem peringatan dini, perencanaan dan perancangan kota (planning and design for safe city), penggunaan material, disain dan rekayasa bangunan tahan gempa, menjadi isue yang menarik untuk didiskusikan. Peran perencanaan dan perancangan kota dalam upaya mitigasi dampak gempa bumi sangat penting dalam rangka "melindungi” dan memberikan rasa aman masyarakat dari ancaman bahaya gempa bumi. Penataan urban landscape diarahkan untuk memberikan ruang evakuasi, serta ruang penyelamatan korban gempa. Penataan ruang melalui penataan konfigurasi ruang kota dengan unsur bangunan tinggi (skycraper, high rise building), kepadatan bangunan, serta ruang terbuka, keberadaannya menjadi penting untuk mengurangi jumlah korban akibat gempa. Upaya mitigasi dampak gempa bumi melalui perencanaan dan perancangan kota dan bangunan harus didukung oleh perangkat peraturan dan kebijakan pemerintah kota dan pusat yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari bahaya gempa. Mitigasi struktur dan non-struktur hanya bisa dilakukan dengan didukung dengan kelengkapan perangkat peraturan bangunan (building codes), serta konsistensi implementasi semua produk pranata perencanaan dan perancangan kota dan/atau bangunan.

Kata kunci: Mitigasi, perencanaan dan perancangan kota

Pengantar

Topik makalah ini sengaja saya pilih setelah melihat banyaknya korban meninggal pada bencana gempa bumi yang beberapa tahun terakhir terjadi khususnya di Indonesia. Dengan latarbelakang pendidikan bidang Arsitektur dan Urban and Regional Planning, saya mencoba untuk membuat suatu abstraksi tentang pentingnya mengantisipasi dampak sekundair Gempa Bumi melalui produk Perencanaan dan Perancangan Kota dalam rangka merencanakan kota yang aman (Panning and Design for Safe City). Korban gempa bumi terbesar (75 % lebih) terjadi di wilayah perkotaan sehingga penting untuk dipahami bahwa ada kaitan yang erat antara besar kecilnya kerusakan kota akibat gempa bumi dengan perencanaan kotanya. Menurut Germen, Aydine (1980), Perencanaan kota dan wilayah dapat memberikan sumbangan dalam mencegah dan mengurangi banyaknya korban gempa, dengan menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan perancangan kota yang memperhatikan aspek-aspek geophysic, tektonic, structural engineering, relief and rehabilitations operations, dan penanganan masalah sosial. Hal ini sebenarnya merupakan jawaban pemikitan atas salah satu pertanyaan dari Duabelas Pertanyaan Besar Untuk Kobe dan Sesudahnya (Welker. P., 2005), yang berkaitan dengan bagaimana meminimalisir/mengurangi korban bencana di kota-kota besar. Merencanakan dan merancang kota yang aman dan bebas dari ancaman bencana alam merupakan kriteria yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan perancangan kota, sebagai upaya mitigasi dampak bencana. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memberikan pencerahan baru, stimulus baru, dengan memberikan beberapa alternatif pemanfaatan beserta konsekuensinya dalam menciptakan ruang kota, serta memberikan gambaran tentang pentingnya aspek regulasi dalam perencanaan dan perancangan kota dan/atau bangunan.

Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk kota-kota besar di dunia telah melampaui kemampuan daya dukung ruang kota (ground level), sehingga kota dikembangkan secara vertikal (uper ground). Bahkan menurut Shinya (2002) kota sudah tumbuh ke atas (overground space) dan ke bawah (underground space). Sehingga mulai abad ke-20 mulai dikembangkan bangunan pencakar langit, bangunan tinggi dan underground. Pengembangan ruang kota ke atas dan ke bawah menjadikan pemanfatan ruang kota lebih efektif (Shinya,2002).

Optimalisasi pemanfaatan ruang kota ke atas (skyscrapers and high-rise building) dan ke bawah (underground space) membawa implikasi kepada tuntutan teknologi konstruksi, teknologi bangunan, maupun upaya-upaya penyiapan masyarakat. Walaupun underground space di Indonesia belum populer dan banyak dikembangkan, fenomena ini patut menjadi bahan diskusi, berkaitan dengan peluang dan tatantangan pengembangannya di Indonesia. Pengembangan ke bawah (underground) menurut Athushi (1997), memiliki banyak kriteria dalam perencanaan dan perancangannya, berkaitan dengan aspek keamanan (safety requirements) yang berbeda dengan perencanaan dan perancangan di aboveground. Walaupun demikian menurutnya underground facilities lebih aman dalam menahan gempa bumi dibandingkan dengan bangunan di aboveground (Athushi, 1997: pp.4-6). Sehingga untuk daerah yang memiliki frekwensi dan kekuatan gempa yang relatif tinggi seperti di Jepang, underground spaces ini relatif berkembang.

Teknologi struktur bangunan beserta persyaratan-persyaratan keselamatan bangunan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam upaya "mempersiapkan” ruang yang aman dan melindungi masyarakat kota. Urban landscape sebagai konfigurasi ruang kota dengan unsur bangunan tinggi, kepadatan bangunan, keberadaannya menjadi penting untuk mengurangi jumlah korban akibat gempa. Penataan urban landscape ini juga bertujuan untuk memberikan ruang untuk evakuasi, serta ruang penyelamatan korban gempa (Ishikawa, 2002). Illustrasi di atas secara gamblang dapat dipahami bahwa sebenarnya kondisi pemanfaatan ruang kota dengan berbagai persyaratan "keselamatan” publik dari gempa bumi, menuntut perlunya perencanaan dan perancangan kota (Planning and Design for Safe City) yang komprehensif.

Kejadian-kejadian gempa bumi di Indonesia sudah semetinya menjadi perhatian kita semua untuk mereview kembali apakah upaya-upaya mitigasi dampak bencana (gempa bumi) sudah menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan dan perancangan kota-kota kita. Best practices beberapa Negara dalam "mempersiapkan kembali” pranata regulasi bidang perencaan dan perancangan kotanya kiranya perlu dipelajari. Ada dua macam upaya mitigasi yakni, mitigasi struktur dan mitigasi non struktur. Mitigasi struktur adalah upaya dalam bentuk memperkuat bangunan dan/atau infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan gempa dan sebagainya. Upaya mitigasi non struktural dilakukan dengan cara menghindari wilayah bencana dalam merencanakan dan merancang bangunan. Perlu dilakukannya perencanaan tata ruang dan wilayah yang komprehensif. Selain itu perlu dilakukan upaya mitigasi lingkungan alam non struktural diantaranya yakni tidak mengubah lingkungan alam yang dapat melindungi terhadap bencana seperti karang pantai, bukit pasir pantai, danau, laguna, hutan dan lahan vegetatif, kawasan perbukitan karst dan unsur geologi lainnya yang dapat meredam dan mengurangi dampak bencana. Upaya pemanfatan ruang kota melalui planning and design dalam rangka menciptakan setting kota yang aman merupakan salah satu upaya mitigasi dampak bencana.

Produk perencanaan dan peracangan kota, dengan berbagai produk pemanfaatan ruang (aboveground, underground spaces, urban landscape) sebenarnya merupakan bentuk regulasi (kebijakan publik) yang harus ditaati oleh semua aktor pembangun, (arsitek, perancang struktur, urban planner, dan urban designer, investor, serta aparat birokrasi). Peraturan tata ruang dan peraturan bangunan (building codes) memiliki posisi sangat strategis dalam menentukan produk perancangan kota dan/ atau bangunan yang aman bagi penggunanya. Ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan bangunan yang ketat berkaitan upaya mitigasi dampak gempa merupakan prasyarat utama yang harus dilakukan.

Fenomena Gempa Bumi

Planet bumi mempunyai struktur tertentu, yaitu kerak bumi, lapisan selubung, dan inti bumi yang dapat memicu terjadinya dinamika dari bagian dalam bumi yaitu tektonik dan vulkanik. Dinamika ini memberi dampak pada banyak hal, antara lain pergeseran kerak bumi yang berakibat pembentukan berbagai jenis pegunungan dan cekungan sedimen. Fenomena pergeseran kerakbumi, pertemuan (tumbukan lempeng), serta peristiwa vulkanik dapat menyebabkan terjadinya gempa. Gempa merupakan akibat dari terjadinya perubahan yang terus menerus dari planet bumi, yang terutama dikendalikan oleh proses-proses endogenik dan eksogenik. Sejak 4.000 tahun yang lalu hingga kini, Gempa bumi telah memakan korban lebih dari 13 juta jiwa, yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Selama dua decade terakhir, walaupun angka kematian karena bencana dan jumlah tahun bencana telah menurun sekitar 30 %, tetapi jumlah penduduk yang terkena dampak gempa telah meningkat hingga 50% (Walker dan Wisner, 2005). Menurut Prof. Sampurno, kerusakan berat akibat gempa bumi terjadi pada wilayah yang berada atau berdekatan dengan wilayah seismic dan "Sabuk Api”.Negara-negara yang sering dilanda gempa bumi di antaranya India, Pakistan, Iran, Cina, Jepang, Venezuela, Meksiko, Filipina, Indonesia, Amerika Serikat, serta beberapa negara di Afrika dan Eropa Timur. Kerugian terbanyak terjadi akibat dari besarnya getaran yang menyebabkan runtuhnya bangunan dengan struktur yang lemah. Peristiwa likuifaksi juga mengakibatkan amblasnya bangunan, miring, dan melongsor, seperti yang terjadi di Niigata, Jepang dan di Maumere, Indonesia, tahun 1994.

Perilaku gempa (jalur seismic, titik pusat gempa, serta kecenderungan pergeseran kulit bumi), secara makro harus dipahami untuk kepentingan meminimalisir dampak kerusakan bangunan dan/atau kota akibat terjadinya gempa. Beberapa kasus bencana gempa bumi di perkotaan korban jiwa terbesar diakibatkan oleh terjadinya ”keruntuhan” bangunan pasca guncangan gempa, serta karena kebakaran sebagai akibat sampingan. Kondisi ini jelas menjadi perhatian bagi para pakar baik dari akademisi maupun praktisi, untuk memberikan sumbangan pemikiran guna memperkecil jumlah korban jiwa akibat bencana gempa bumi. Pemikiran-pemikiran tentang sistem peringatan dini, perencanaan dan perancangan kota (planning for safe city), penggunaan material, disain dan rekayasa bangunan tahan gempa, menjadi isue yang menarik untuk didiskusikan. Menurut Prof. Sampurno, kerugian terbesar akibat bencana gempa di kota dikarenakan perencanaan tata ruang dan wilayah yang tidak tepat. Mitigasi dampak bencana sangat perlu diperhatikan tentang karakter dari kejadian bencana seperti sifatnya yang mendadak, transien yang ditandai gejala awal, gejala utama, gejala akhir serta susulan, dan bencana yang akan terjadi berulang meskipun waktunya belum dapat ditentukan.

Faktor-Faktor Pengaruh Efek Gempa

Besar kecilnya kerusakan dan/atau korban akibat bencana Gempa di perkotaan sebenarnya merupakan efek sekundair dari kejadian Gempa bumi. Seperti kita ketahui bahwa kejadian gempa akan memberikan efek langsung (direct effect) dan efek sekunder (secondary effect) . Efek langsung kejadian gempa bumi biasanya terjadi pada daerah yang relatif dekat dengan pusat gempa, seperti patahan, lipatan lapisan (lempengan bumi), beberapa gempa tidak juga menimbulkan kerusakan di bagian permukaan tanah. Kejadian Gempa di Hyogo-Ken Nanbu, Jepang (18 Januari 1995) terjadi di daerah rural pulau Awaji dengan penurunan tanah lebih dari 3 meter. Kejadian seperti ini biasanya menyebabkan kerusakan infrastruktur yang berada di dekatnya seperti, jalan, saluran irigasi, saluran distribusi minyak/gas dan lain-lain. Variasi kerusakan akibat bencana gempa bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yakni faktor alam dan faktor buatan (perencanaan dan perancangan bangunan dan/atau kota).

Sebagian besar kerusakan akibat gempa bumi lebih banyak disebabkan karena efek sekunder gempa. Efek sekunder terjadi karena adanya gerakan susulan yang dapat mencapai pada wilayah yang lebih luas, yang menyebabkan kerusakan yang relatif besar. Menurut J. Louie (1996), Efek sekundair ini antara lain: seismic shaking (goncangan); landslides (pergeseran tanah); liquefaction; fissuring; settlement (penurunan tanah); and the triggering of aftershocks dan gempa susulan (additional earthquakes).

Efek gempa (baik langsung maupun sekunder) dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

Karakteristik gempa; magnitude, type, lokasi dan kedalaman pusat gempa
Kondisi Geologi, akan mempengaruhi jarak dari pusat gempa, lintasan gerakan seismic, types of soil, water saturation of soil, serta,
Kondisi masyarakat mengantisipasi gempa, kualitas konstruksi, kesiapan masyarakat, serta waktu terjadinya gempa.

Berkaitan dengan pembahasan dalam makalah ini saya akan lebih menekankan pada faktor kondisi masyarakat (societal conditions) dalam upaya untuk mempersiapan upaya antisipasi gempa. Societal conditions ini merupakan faktor yang dapat "diintervensi’ melalui penyiapan masyarakat, rekayasa (teknologi struktur, city planning and design, serta penyiapan regulasi).

Perencanaan dan Perancangan Kota

Perencanaan Kota merupakan perencanaan fisik yang terpadu, karena perencanaan kota mempunyai aspek yang sangat kompleks menyangkut aspek sosial-budaya, ekonomi, dan politik dalam satu kesatuan wilayah fisik (ruang kota). Dengan demikian rencana kota merupakan rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota, yang menyangkut masalah kebutuhan atau kepentingan yang saling terkait dalam pemanfaatan sumber daya (ruang kota) yang sudah sangat terbatas; serta keterkaitan antara satu peruntukan dengan peruntukan lain sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang menunjang peruntukaan-peruntukan tersebut (respati, 2005: 33).

Berkaitan dengan hal di atas, maka aspek pemanfaatan ruang kota yang effektif merupakan pertimbangan utama, bagimana aspek-aspek kehidupan kota (alamiah dan sosial ekonomi) dapat diakomodasikan dalam penatan ruang. Perencanaan mempunyai obyek yang direncanaan yang menyangkut public domain; perencanaan merupakan aktifitas yang multidisiplin, terintegrasi dan merupakan proses yang sistematis (mengunakan metode tertentu); Perencanaan mengandung tujuan, Kebijaksanaan, Rencana, Prosedur serta Program-program. Kebijaksanaan perencanaan yang menyangkut peruntukan ruang kota (tanah), akan membawa konsekensi terhadap perencanaan kota. Keputusan perencanaan akan mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap keseluruhan konteks fisik, sehingga dalam memutuskan suatu bentuk rencana harus melalui pertimbangan yang komprehensif.

Peran perencanaan kota dalam upaya mitigasi dampak gempa bumi sangat penting dalam rangka "melindungi” dan memberikan rasa aman masyarakat dari ancaman bahaya gempa bumi. Menurut Ishikawa (2002), Penataan urban landscape ini juga bertujuan untuk memberikan ruang untuk evakuasi, serta ruang penyelamatan korban gempa. Penataan ruang melaui penataan konfigurasi ruang kota dengan unsur bangunan tinggi (skycraper, high rise building), kepadatan bangunan, serta ruang terbuka, keberadaannya menjadi penting untuk mengurangi jumlah korban akibat gempa.

Perancangan kota pada hakekatnya merupakan pengelolaan kawasan kota yang terpadu, yang bertujuan untuk mengupayakan terbentuknya perangkat pengendali (urban regulation) yang mampu mengantisipasi semua aspek perkembangan kota, yang merupakan solusi atas konstrain dan kendala lingkungan alam dan buatan. Menurut Hamid Shirvani (1985), dalam bukunya The Urban Design Process, perancangan kota adalah merupakan bagian dari proses perencanaan yang berkaitan dengan perancangan fisik dan ruang suatu lingkungan kota yang ditujukan untuk kepentingan umum. Apabila ditinjau dari unsur pembentuk kota pada hakekatnya substansi urban design sebenarnya akan menyangkut 3 unsur pokok yaitu;

a) Faktor lingkungan alam, karakteristik alam merupakan unsur dasar yang akan memberikan karakteristik yang spesifik suatu kawasan/kota. Faktor alam ini mencakup; iklim, topografi, seismocity, geomorfologi, aliran, kelembaban, suhu udara, flora-fauna dan sebagainya.

b) Faktor lingkungan buatan, kondisi-potensi lingkungan buatan sebagai produk budaya masyarakat yang telah membentuk lingkungan yang spesifik perlu menjadi suatu pertimbangan sebagai satu kesatuan produk aktifitas masyarakat.

c) Faktor lingkungan nonfisik, kehidupan sosial-budaya, ekonomi, politik dan teknologi, sebagai faktor yang melatar belakangi terbentuknya lingkungan binaan manusia.

Ketiga faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling pengaruh mempengaruhi. Lingkungan alam akan menentukan struktur dan pola kota yang spesifik, sebagai cerminan pola perilaku dan tata nilai sosial-budaya, ekonomi dan politik yang melatar belakanginya. Produk perancangan kota menurut Hamid Shirvani (1985), meliputi Kebijakan, Rencana, Pedoman, dan Program. Kebijakan perancangan kota merupakan kerangka strategi pelaksanaan yang bersifat spesifik.

Perkembangan kota-kota besar dunia sebagai konsekwensi dari adanya peningkatan jumlah penduduk perkotaan, menyebabkan dibeberapa kota besar dunia melakukan pengembangan kota ke atas (aboveground space) dan ke bawah (underground space) permukaan tanah. Dengan tetap mengacu kepada upaya mitigasi dampak gempa, maka pemanfaatan ruang (baik aboveground maupun underground) perlu mempertimbangkan fungsi, maupun kelebihan dan kekurangan dari kedua karakteristik model ruang tersebut. Berkaitan dengan peluang pengembangan underground space, sebagai alternatif peningkatan efektifitas ruang kota, Japan National Land Policy Institute

Perancangan underground space, sebagai salah satu upaya "peningkatan” daya dukung lahan, memberikan peluang untuk melakukan penyesuai dan pengaturan fungsi-fungsi kota di ground level. Kepadatan bangunan, konfogurasi ruang terbuka, serta penataan urban landscpe di permukaan tanah (grond level) menjadi lebih leluasa, dan dapat meningkatkan kinerja lingkungan alam melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan berbagai kelemahan yang dimiliki oleh underground space berkaitan upaya penyelamatan terhadap bencana, diperlukan persyaratan (peraturan perancanganya) yang sangat ketat terhadap upaya mitigasi dampak gempa di underground space. Walaupun menurut Athushi (1997) secara umum underground space (dari beberapa kejadian gempa yang telah terjadi) lebih mampu bertahan terhadap gempa bumi, dengan kerusakan yang lebih ringan dibanding dengan aboveground structure. Pengamanan dalam perancangan underground space secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yakni;

1. Persyaratan keamanan underground space untuk penggunaan/kondisi normal; persyaratan struktur bangunan, lebar minimal jalan, ramp/slopes, ketingian langit-lagit untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pengguna. termasuk dalam penyediaan fasilitas penerangan, sistem tanda, ventilasi dan sistem utilitas/sanitary.

2. Persyaratan keamanan underground space untuk kondisi darurat; untuk mengantisipasi bencana alam (gempa bumi) dan/atau bencana karena kelalian manusia (kebakaran, teror dsb). Mitigasi dampak gempa bumi pada perancangan underground space, menjadi persyaratan utama khususnya di Jepang. Selain itu juga diperhatikan ancaman banjir, kebakaran, maupun ledakan. Kerusakan akibat kebakaran pasca bencana gempa di beberapa tempat menyebabkan kerusakan yang serius, sehingga upaya-upaya penanggulangannya harus menjadi prioritas.

Upaya mitigasi dampak gempa bumi melalui perencanaan dan perancangan kota dan bangunan harus didukung oleh perangkat peraturan dan kebijakan pemerintah kota dan pusat yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari bahaya gempa. Berkaitan dengan hal ini jika mengacu pada perkembangan perencanaan dan perancangan kota di negera-negara maju, serta komitment terhadap perlindungan kehidupan masyarakat yang tinggi dalam upaya mitigasi dampak gempa bumi, perlu dilakukan reformasi terhadap peraturan/persyaratan perencanaan dan perancangan kota dan/atau bangunan. Tujuan utama perlindungan masyarakat adalah untuk mengurangi korban jiwa, korban luka2, kehilangan harta benda, kerusakan lingkungan, gangguan social dan ekonomi sebagai akibat bencana alam. Mitigasi struktur dan non-struktur hanya bisa dilakukan dengan didukung dengan kelengkapan perangkat peraturan bangunan (building codes). Di beberapa tempat seperti San Fransico, dan Jepang misalnya, dilakukan pengetatan dan revisi peraturan bangunan dan persyaratan bangunan berkaitan dengan ancaman bencana alam, khususnya gempa bumi.

Catatan Penutup

Pada bagian akhir tulisan ini saya sengaja saya tidak membuat suatu simpulan, untuk lebih membuka diskusi atas isue yang saya sampaikan. Semoga ilustrasi di atas dapat memberikan gambaran kepada kita tentang kedalaman dan pentingnya perangkat peraturan bangunan (building codes) dalam rangka mengkawal dan mengimplementasikan produk-produk perencanaan dan perancangan kota. Kiranya perlu kita melakukan perbandingan dengan produk-produk perencanaan dan perancangan kota-kota kita. Mudah-mudahan uraian yang relatif singkat dalam makalah ini dapat memberikan pencerahan baru, stimulus baru, pemahaman alternatif pemanfaatan ruang kota beserta konsekensinya dalam menciptakan ruang kota, serta memberikan gambaran tentang pentingnya aspek regulasi dalam perencanaan dan perancangan kota dan/atau bangunan dalam upaya mitigasi dampak bencana gempa bumi.

Daftar Pustaka

Athushi Shimokobe and Hideo Ichiwatari (1997), Underground Space Use in Japan, Japan; National Land Policy Institute.

Germen, Aydine (1980), Earthquake sciences and City Planning are Still Disconected,

Ishikawa, Mikiko (2002), Landscape Planning for a Safe City, Annals Geophysics Journal, Vol. 45 N. 6, December 2002 (p. 833-841).

J. Louie (1996), Earthquake effects in Kobe.

Welker, Peter dan Ben Wisner (2005), Duabelas Pertanyaan Besar Untuk Kobe dan Sesudahnya.

Shinya, Hashizume (2002), A Pleasant Environment, Underground, Japan: dalam NIPPONIA No.23 December 15, 2002

Shirvani, Hamid (1985). The Urban Design Process. New York: Van Nostrand Reinhold Co.

Respati Wikantiyoso (2005), Paradigma Perencanaan dan Perancangan Kota, Malang: GKAK, jurusan Arsitektur Unmer Malang ISBN: 979-9488-07-9.

Respati Wikantiyoso (2007), Perencanaan dan Perancangan Kota sebagai Panduan Pengembangan Kota (Antara Idealisme dan Ketaatan Implementasinya), Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Merdeka Madang, 27 Januari 2007.

[1]Makalah dipersiapkan untuk Seminar Nasiona; Menuju Penataan Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Berotonomi. Ruang seminar Gedung Rektorat ITS Lt.3, Kamis 29 Oktober 2009.

[2]Guru besar bidang Arsitektur kota, Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Merdeka Malang

BUDAYA HEDONISME DAN PENYIKAPAN IPTEK

rwickan — Thu, 29 Oct 2009 17:46:03 GMT

Pengantar

Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini oleh beberapa pihak dinilai sedang terjadi suatu krisis multi dimensi. Dalam berbagai bidang, tatanan sosial, budaya, ekonomi, politik maupun pengelolaan lingkungan seakan menjadi antiklimak dari keadaan yang selalu digambarkan oleh pendahulu kita bahwa Indonesia sebagai negara yang "subur makmur, titi tata tentrem, gemah ripah loh jinawi, subur kang sarwo tinandur”. Ungkapan tersebut sekarang hanya sering terdengar dalam "suluk” pewayangan yang diucapkan oleh dalang dalam memberikan gambaran suatu kerajaan yang makmur. Makna yang terkandung pada ungkapan tersebut tidak lain adalah suatu "harapan” tatanan kehidupan yang selalu didambakan oleh semua insan manusia dalam tujuan hidupnya. Kemerosotan tatanan sosial-budaya, ekonomi dan politis yang telah menyebabkan krisis multi dimensi ini, terjadi karena tidak adanya suatu "keseimbangan” antara keinginan (dimensi material) dengan moralitas (dimensi spiritual) dalam pencapaian tujuan hidup manusia secara individual.

Hedonisme seakan telah menjadi suatu "gaya hidup” yang mendasari perilaku sebagain besar manusia. Adalah filsuf Epicurus (341-270 SM) yang memopulerkan paham hedonisme, suatu paham yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan yang paling utama dalam hidup. Filsafatnya dititikberatkan pada etika yang memberikan ketenangan batin. Kalau manusia mempunyai ketenangan batin, maka manusia mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia adalah hedone (kenikmatan, kepuasan). Ketenangan batin diperoleh dengan memuaskan keinginannya. Manusia harus dapat memilih keinginan yang memberikan kepuasan secara mendalam. Hedonisme sebagai suatu "budaya” yang meletakkan dimensi kepuasan materi sebagai suatu tujuan utama memicu dan memacu pemanfaatan alam dan atau melakukan aktivitas hidup yang jauh dari dimensi spiritual (moralitas).

Beberapa bencana yang melanda Indonesia termasuk bencana alam yang belakangan ini terjadi, banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya merupakan suatu akibat "keserakahan” atau akibat "pemuasan” keinginan individu dan atau kelompok masyarakat tanpa memeperhatikan dampak lingkungan dalam pemanfaatannya. Kesadaran akan nilai-nilai etika dan moralitas yang rendah dalam mencapai tujuan hidup memberikan kepuasan sesaat, dan dampak negatif yang berjangka panjang.

Menurut filsuf Aristipus of Cyrine (435-366 SM), sesungguhnya kesenangan merupakan rasa dari watak yang lemah lembut dan merupakan tujuan yang sebenarnya dari kehidupan. Semua kesenangan nilainya sama, tetapi berbeda dalam tingkat lamanya, kesenangan harus dikendalikan oleh akal. Pengendalian melalui mekanisme pemikiran (akal) tidak lain adalah usaha "rasionalisasi” keadaan yang didasarkan atas upaya penyesuaian antara keinginan sebagai tujuan dengan penyesuaian melalui pendekatan moral/etika terhadap nilai-nilai sosial dan spiritual. Keadaan demikian menjamin tercapainya keseimbangan antara tujuan material dan spiritual, sehingga secara individual tercapai kepuasan batin yang sempurna.

Menurut Aristoteles (384-322 SM), Tujuan terakhir perbuatan manusia dan yang diinginkan oleh semua manusia adalah kebahagiaan (eudaimonia). Kebahagian yang tertinggi bagi manusia terletak dalam perwujudan dan kesempurnaan dari perbuatan itu sendiri. Menurut aristoteles, ada dua macam keutamaan, yaitu keutamaan akal (dianoetikai) dan keutamaan etis (etikai). Keutamaan akal menyangkut cara berfikir yang tepat, yang nilainya lebih tinggi daripada keutamaan etis. Keutamaan ini terdiri dari lima hal yaitu phronesis atau dasar kesusilaan, tehne atau kecapan seni, episteme atau ilmu pengetahuan, nus atau pengertian asas dan sophia atau kearifan. Akal, rasa, kehendak berperan dalam perbuatan susila. Akal memberikan norma terhadap perbuatan yang tepat dan susila, kehendak menetapkan pilihan yang baik dan rasa menyesuaikan kepada kehendak dan akal sehingga manusia merasa senang terhadap perbuatan yang dilakukan. keutamaan kesusilaan terletak diantara dua kutub yang saling berlawanan, yaitu hyperbole dan eleipsis. Hyperbole ialah terlalu banyak, dan eleipsis terlalu sedikit. Keutamaan yang terletak ditengah bersifat dinamis, senantiasa menuju kesempurnaan yang lebih tinggi. Pertengahan yang tepat berarti kesesuaian perbuatan dengan norma kesusilaan yang diberikan oleh akal.

Tantangan global

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana membentuk dan menjaga keseimbangan tujuan hidup dalam tantangan hidup dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perubahan politik, sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi di Indonesia telah berimplikasi sangat luas pada peri kehidupan masyarakat dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan sosial-budaya dan ekonomi. Pada era global, peningkatan daya saing menjadi hal yang utama. Dalam konteks pengembangan kemampuan keilmuan (knowledge based development) di era global kita tidak dapat terlepas dari perkembangan IPTEK. Kemudian muncul pertanyaan bagaimanakah kita memanfaatkan perkembangan IPTEK yang sesuai dengan tuntutan bidang dan kebutuhan ?. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat merupakan potensi yang sangat positif bagi upaya-upaya pengembangan dan penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan. Pada awal perkembangannya Ilmu pengetahuan, ilmu timbul dari usaha manusia untuk memahami alam yang kemudian diterapkan untuk memenuhi keingintahuan manusia. Ilmu pengetahuan awalnya hanya sekedar mendeskripsikan suatu realita dan tidak memanipulasikannya, sehingga lebih bersifat teori. Teknologi sebagai praksis ilmu pengetahuan di sisi lain pada mulanya diciptakan manusia dalam kebudayaanya bertujuan untuk meringankan pekerjaan manusia dan mencapai tujuan hidup.

D. Callahan dalam Zubair (1997) membedakan teknologi dalam 5 tipe. Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk melihat potensi berbagai teknologi sekaligus memahami dampaknya atas kehidupan manusia. Kelima teknologi tersebut adalah: (1) Teknologi konservasi; membantu kita menyesuaikan diri dengan alam dan bertahan hidup dalam aneka macam lingkungan; (2) Teknologi perbaikan, yang memungkinkan kita memenuhi kebutuhan kita atau melampaui batas kemampuan alamiah kita; (3) Teknologi implikasi, bertujuan membantu dalam implementasi teknologi-teknologi lain misalnya komputer; (4) Teknologi destruktif, dirancang dengan maksud utama penghancuran. Teknologi ini dapat mencapai tujuannya melalui manipulasi kontrol atau hanya dengan kemampuan untuk memusnahkan; (5) Teknologi kompensatoris, teknologi yang digunakan untuk membantu menangani efek-efek teknologi lain atas kehidupan manusia.

Mencermati klasifikasi teknologi ini tentunya kita harus mampu memilih dan memilah dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi bagi kemaslahatan umat manusia. Dimensi "moralitas” dan pemanfaatan teknologi seharusnya semakin menundudukkan manusia ke fitrah-Nya. IPTEK secara ideal seharusnya berguna dalam dua hal, yaitu membuat manusia menjadi rendah hati karena semakin memberikan kejelasan tentang posisinya di alam jagad raya ini, kedua mengingatkan kita bahwa kita masih "bodoh” atau banyak sekali hal yang belum kita pahami dan perlu kita pelajari dari fenomena alam. Keterbatasan IPTEK mengingatkan manusia untuk tidak hanya mengekor secara membabi buta dan mengabdikan diri pada teknologi, sebab IPTEK saja tidak cukup menyelesaikan masalah kehidupan yang harus diwarnai oleh dimensi moral. Kemajuan IPTEK dengan demikian memerlukan visi moral yang tepat dalam implementasi atau penerapannya. Sesungguhnya manusia dengan perkembangan IPTEK akan mampu berbuat apa saja, namun pertimbangan yang penting adalah apa yang harus diperbuat dengan IPTEK dan apa yang seharusnya diperbuat dalam kerangka kedewasaan "kematangan hidup” manusia.

Penyikapan terhadap Perkembangan IPTEK

Setiap manusia diberikan hidayah dari Allah SWT berupa "alat” untuk mencapai dan membuka kebenaran. Hidayah tersebut adalah (1) indera, untuk menangkap kebenaran fisik, (2) Naluri, untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup manusia secara probadi maupun sosial, (3) pikiran dan atau kemampuan rasional yang mampu mengembangkan kemampuan tiga jenis pengetahuan akali (pengetahuan biasa, ilmiah dan filsafi). Akal juga merupakan penghantar untuk menuju kebenaran tertinggi, (4) imajinasi, daya khayal yang mampu menghasilkan kreativitas dan menyempurnakan pengetahuannya, (5) hati nurani, suatu kemampuan manusia untuk dapat menangkap kebenaran tingkah laku manusia sebagai makhluk yang harus bermoral.

Dalam menghadapi perkembangan budaya manusia dengan perkembangan IPTEK yang sangat pesat, dirasakan perlunya mencari keterkaitan antara sistem nilai dan norma-norma Islam dengan perkembangan tersebut. Menurut Ghulsyani (1995), dalam menghadapi perkembangan IPTEK ilmuwan muslim dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok; (1) Kelompok yang menganggap IPTEK moderen bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil IPTEK moderen dengan mencari ayat-ayat Al-Qur’an yang sesuai; (2) Kelompok yang bekerja dengan IPTEK moderen, tetapi berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak islami, (3) Kelompok yang percaya adanya IPTEK Islam dan berusaha membangunnya. Untuk kelompok ketiga ini memunculkan nama Al-Faruqi yang mengintrodusir istilah "islamisasi ilmu pengetahuan”Dalam konsep Islam pada dasarnya tidak ada pemisahan yang tegas antara ilmu agama dan ilmu non-agama. Sebab pada dasarnya ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia merupakan "jalan” untuk menemukan kebenaran Allah itu sendiri. Sehingga IPTEK menurut Islam haruslah bermakna ibadah. Yang dikembangkan dalam budaya Islam adalah bentuk-bentuk IPTEK yang mampu mengantarkan manusia meningkatkan derajat spiritialitas, martabat manusia secara alamiah. Bukan IPTEK yang merusak alam semesta, bahkan membawa manusia ketingkat yang lebih rendah martabatnya.

Dari uraian di atas "hakekat” penyikapan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari yang islami adalah memanfaatkan perkembangan IPTEK untuk meningkatkan martabat manusia dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Kebenaran IPTEK menurut Islam adalah sebanding dengan kemanfaatannya IPTEK itu sendiri. IPTEK akan bermanfaat apabila (1) mendekatkan pada kebenaran Allah dan bukan menjauhkannya, (2) dapat membantu umat merealisasikan tujuan-tujuannya (yang baik), (3) dapat memberikan pedoman bagi sesama, (4) dapat menyelesaikan persoalan umat. Dalam konsep Islam sesuatu hal dapat dikatakan mengandung kebenaran apabila ia mengandung manfaat dalam arti luas.

Doktor Bidang Urban and Regional Planning, Dekan Fakultas Teknik , dosen jurusan Arsitektur Unmer Malang

Catatan: migrasi site pada tanggal 29/10/2009

CITRA KAJOETANGAN DOELOE DAN SEKARANG

rwickan — Thu, 29 Oct 2009 17:35:04 GMT

Kajoetangan, satu kata yang dahulu tidak asing bagi kera Ngalam (baca: Arek Malang), bagaimana kini? Sekarang mungkin istilah Kajoetangan kurang atau bahkan sudah tidak dimengerti oleh orang Malang. Hal ini bisa terjadi karena nama Kajoetangan telah diganti dengan nama Basuki Rachmat. Perubahan ini boleh dianggap sesuatu yang sepele atau remeh akan tetapi sebenarnya membawa konsekwensi yang cukup signifikan terhadap pemahaman (baca; citra) spesifik suatu kawasan. Nama Kajoetangan dahulu menggambarkan suatu kawasan yang spesifik, daerah perdagangan yang elite dan nyaman untuk berbelanja atau sekedar uklam-uklam (jalan-jalan). Tetapi sekarang bahkan kata tersebut "hampir” terlupakan, karena penyebutannya-pun telah jarang digunakan oleh orang Malang.
Citra kawasan tidak terlepas dari pemahaman "image” tentang sesuatu yang ada atau pernah ada/melekat pada kawasan tersebut. Walaupun ada istilah apa arti sebuah nama? Tetapi nama Kajoetangan dan nama-nama lokal Malang yang lain seperti Tjlaket, Klodjen"image” atau pengenalan obyek-obyek fisik (bangunan dan elemen fisik lain) maupun obyek non fisik (aktifitas sosial) yang yang terbentuk dari waktu ke waktu. Aspek historis dan pengenalan "image” yang diitangkap oleh masyarakat kota menjadi penting dalam pemaknaan citra kawasan. Pergantian nama kawasan Kajoetangan yang telah "terlajur” dikenal oleh kera Ngalam dengan gambaran "image” yang melekat, tanpa sengaja menganti "image” dengan kawasan "Basuki Rachmat” seperti yang ada di kota-kota lain. Secara tidak langsung warga kota dipaksa untuk melakukan perubahan image (bahkan lingkungan fisiknya) menuju suatu keseragaman bukan mempertahankan identitas Malang. Proses perubahan nama jalan/kawasan menjadi nama nama pahlawan secara nasional (bahkan pada kota-kota kecamatan di plosok desa) tanpa disadari dapat mendorong terbentuknya "ketunggalrupaan” karakter kota-kota di Indonesia.
Kawasan Kajoetangan terletak mulai dari perempatan Alun-alun (kotak) utara sampai dengan pertigaan Oro-oro Dowo. Kawasan Kajoetangan merupakan kawasan perdagangan kota Malang dimasa pendudukan Kolonial Belanda. Seiring dengan tumbuhnya pemukiman orang Belanda di kota Malang pada tahun 1920-an yang membutuhkan fasilitas perdagangan kota, maka tumbuhlah kawasan perdagangan elite yang ada di jalan Kajoetangan tersebut, selain itu Kajoetangan merupakan jalan yang dilewati jalur penghubung kota Malang dengan kota Surabaya sehingga daerah yang strategis untuk kawasan perdagangan.
Pembangunan Gementee Malang waktu itu sangat pesat serta memacu munculnya gaya-gaya arsiektur bangunan baru di Malang. Di tahun 1930-an muncul bangunan yang ciri "Nieuwe Bouwen” yaitu beratap datar, gevel horizontal, dan volume bangunan berbentuk persegi empat serta berwarna putih. Bangunan sudut diolah dengan menggunakan elemen tambahan berupa menara. Seperti halnya bangunan kembar di simpang jalan Kajoetangan dengan jalan Semeroe pada tahun 1935-an didirikan komplek pertokoan yaitu toko buku "CCFT Van Dorp”, toko perhiasan "Juwiler Tan”, toko "HAZES” dan "hotel YMCA”. Empat bangunan yang dirancang sebagai pertokoan elite ini dirancang oleh seorang arsitek yang bernama "Karel Bos”. Dengan penyelesaian perancangan yang tanggap akan potensi keindahan lingkungan, yaitu membentuk bangunan sebagai gerbang vista untuk menampilkan gunung Kawi yang menjadi orientasi jalan Semeru. Pada masa ini pula berdiri bangunan pertokoan di daerah pertigaan jalan Kajoetangan dengan jalan Oro-oro Dowo yakni pertokoan "Deluxe”, juga beberapa bangunan lainnya yang pada umumnya mempunyai ciri yang sama yakni "Nieuwe Bouwen”. Setelah berakhirnya masa pendudukan Belanda di Malang banyak bangunan yang dipugar. Baik disebabkan oleh telah hancurnya bangunan tersebut saat perang kemerdekaan maupun karena alasan politis penguasa yang ingin menghilangkan kesan kekuasaan Belanda. Beberapa bangunan yang dapat menjadi "icon” dan "image”
dan lainnya adalah satu nama yang sangat spesifik bahkan unik yang dapat menjadi satu "ciri” spesifik dan tidak terdapat di kota lain. Kekayaan Malang dengan Toponim tersebut sebenarnya merupakan aset yang harus dipertahankan dan dilestarikan untuk menjaga identitas Malang. Pencitraan spesifik (baca identitas) kawasan kota seperti halnya Kajoetangan sebenarnya tidak dapat dibangun tetapi terbentuk dengan sendirinya. Citra kawasan terbentuk dari pemahaman identitas kawasan ini antara lain:

Gereja GPIB Imanuel yang terletak di sebelah utara Alun-alun. Gereja ini didirikan tahun 1880 dan pernah dibongkar, dan dibangun kembali pada tahun 1912.
Gereja Katolik Hati Kudus Yesus yang didirikan pada tahun 1904. Arsitek gereja ini adalah Marius J. Hulswit. Karena kesulitan biaya dan konstruksi, maka menara pada pintu masuk dari gereja dengan gayanya gotik baru dibangun pada tanggal 17 Desember 1930. Perancang dari kedua menara ini adalah Biro Arsitek Hulswct, fermont & Ed. Cuyper dari Batavia.
Perempatan jalan Kajoetangan, jalan Semeroe dan Riebeck Straat (jalan Kahuripan) dirancangan sebagai titik pusat dari sistem lalulintas kota Malang. Oleh sebab itu, Karel Bos merancang penyelesaian jalan dan gedung-gedungnya dibuat simetri dengan bentuk bangunan kembar dengan gaya "Nieuwe Bauwen” dimana bentuk bangunan menyerupai gerbang untuk menyaksikan keindahan alam yang ada yaitu Gunung Kawi. Bangunan kembar diujung jalan Semeroe ini dapat dijadikan local landmark .
Daerah pertigaan jalan Oro-oro Dowo, jalan Celaket dan jalan Kajoetangan dengan pertokoan berbentuk curvalinear (melengkung) dan jam kota beserta penunjuk arah.
5. Rumah Makan "Oen”, Sejak awal berdirinya hingga kini (setelah beberapa kali renovasi), sistem tanda yang menempel pada fasade bangunan pada rumah makan ini tetap dipertahankan. Bahkan menu istimewa rumah makan oen ini beserta interior dan furniture-nya tetap dipertahankan.

Bila kita perhatikan kawasan Kajoetangan sekarang ini, telah terjadi begitu banyak perubahan yang terjadi. Kawasan Kajoetangan yang dulu sebagai kawasan perdagangan elite, dengan pola penataan kawasan yang terlihat tertata apik dan indah, telah kehilangan karakter "identitas”-nya sebagai suatu kawasan perdagangan elite kota Malang. Bentuk Arsitektural dari bangunan yang ada dikawasan ini dulu bercirikan Arsitektur gaya Belanda di Indonesia, yaitu Indische Empire dan Neuwen Bouwen. Beberapa bangunan yang terlihat harmonis antara satu dengan lainnya, kini telah berubah menjadi bangunan perkotaan yang tampil individu dengan bentuk yang tidak lagi selaras satu sama lainnya. Fasade (muka) bangunan berubah fungsi menjadi ajang promosi yang dan/atau iklan menutup sebagian besar muka bangunan. Tidak sedikit bangunan yang telah hilang baik secara keseluruhan maupun karakteristik arsitekturalnya. Perubahan tersebut disebabkan oleh perkembangan aspek sosial-ekonomi kots yang sangat kuat menekan perubahan tersebut. Perkembangan Kajoetangan sebagai daerah perdagangan "baru” saat ini secara fisik telah mengalami perubahan karakter kawasan. Penambahan elemen pelengkapan yang berupa jembatan penyeberangan, pemasan reklame dan ketinggian bangunan pada kawasan Kajoetangan yang kurang diperhatikan menjadikan kawasan ini terkesan "semrawut” dan pada akhirnya menghilangkan citra yang khas. Saat ini pada kawasan Kajoetangan diperlukan suatu perangkat untuk mengendalikan dalam bentuk peraturan-peraturan baik berupa UDGL (Urban Design Guide Line) atau panduan rancang kota.
Dalam usaha melestarikan bangunan lama, pemerintah perlu menerapkan sistem incentive sebagai "rangsangan” atau penghargaan bagi siapa saja yang menjaga keaslian ataupun dapat memanfaatkannya tanpa harus merusak atau membongkar bangunan yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Pemerintah hendaknya lebih tegas dalam membuat peraturan tentang pemasangan reklame terutama pada fasade bangunan agar tampilan karakter visual kawasan Kajoetangan tertata rapi dan indah dari segi Arsitektural. (RW)

[1] Penulis adalah Doktor bidang urban and regional planning dengan latar belakang pendidikan s1 dan s2 bidang Arsitektur, dosen Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Merdeka Malang.

Catatan: Ulasan ini disalin ulang karena dilakukan "migrasi" dari web lama, upload ulang tanggal 29/10/2009 tanpa ada revisi dari aslinya.