Welcome Guest
Saturday
2017-10-21
4:43 PM

Beranda Respati Wikantiyoso

Site menu
Login form
Section categories
Arsip dan Kliping berita Koran [23]
Halaman ini berisi tentang beberapa cuplikan artikel yang ada di Koran yang berkaitan dengan steatmen dan wawancara dengan wartawan koran. Semoga bermanfaat



Your Visitors Number:


Sugar ticket oz

Since December 1st 2009

Search
8
Calendar
«  April 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Entries archive
Our poll
Rate my site
Total of answers: 35
Site friends
  • Create your own site
  • Statistics

    Total online: 1
    Guests: 1
    Users: 0
    Local Wisdom

    Create Your Badge


    BARU TERBIT


    BUKU BARU: LOCAL WISDOM
    Baca Kata Pengantar

    'City is not a Problem, City is Sollution'(Jaime Lerner)







    Web Badan Pengembangan dan Penaminan Mutu Unmer
    Main » 2012 » April » 16 » P2KPB, Solusi Atasi Ketimpangan Perdesaan-Perkotaan
    3:16 PM
    P2KPB, Solusi Atasi Ketimpangan Perdesaan-Perkotaan


    PU, Jakarta 12 April 2012.
    Ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, masih terus terjadi di Indonesia hingga saat ini. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB), diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Lina Marlia dalam Lokakarya Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan di Jakarta (12/4).

    Lebih lanjut Lina menjelaskan, Konsep utama P2KPB adalah pengelolaan kekayaan desa sebagai common property, serta penciptaan pengolahan kekayaan desa yang bernilai tambah dan mengembalikan nilai tambah tersebut ke desa. Konsep ini diharapkan dapat mengatasi krisis yang terjadi di perdesaan, yang ditandai dengan semakin berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya kerusakan DAS, serta kerusakan hutan (deforestasi).

    Senada dengan Lina, Direktur Perkotaan dan Perdesaan Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Hayu Parasati mengakui pentingnya pengembangan perdesaan di Indonesia. Hayu juga mengungkapkan masih terjadinya ketimpangan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditandai antara lain dengan semakin besarnya persentase desa swadaya di Indonesia, semakin bergesernya tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor industri serta urbanisasi penduduk yang terus meningkat.

    Hayu memaparkan, pada saat ini arah kebijakan dan strategi pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga telah sejalan dengan P2KPB. "Prinsip pembangunan perdesaan dalam RPJMN adalah pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, pembangunan yang partisipatif, serta berkelanjutan”, imbuhnya.

    Sementara Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono pada kesempatan yang sama mengungkapkan, pengembangan kawasan minapolitan merupakan salah satu konsep dalam penataan ruang desa pesisir berkelanjutan. Melalui konsep ini, tutur Subandono, desa pesisir yang memiliki arti penting sebagai pondasi industrialisasi kelautan dan perikanan mendapatkan dukungan fungsi kota-kota pesisir yang merupakan pusat pemasaran produk.

    "Dengan adanya konsep minapolitan sebagai satu kesatuan manajemen pengembangan wilayah yang memadukan keterkaitan produksi-pemrosesan-pemasaran dan prasarana pendukungnya, maka peningkatan nilai tambah ekonomi dari kegiatan perikanan dapat terwujud," ujar Subandono.

    Harus Partisipatif dan Berwawasan Lingkungan

    Akademisi dari Universitas Merdeka Malang Respati Wikantiyoso menambahkan, berbagai program dan prioritas dalam pengembangan perdesaan yang akan dikembangkan di kawasan perdesaan harus diterapkan dengan pendekatan partisipatif. Pengembangan perdesaan, menurut Respati harus partisipatif agar sesuai dengan karakteristik masing-masing tipologi perdesaan, serta harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. "Sebelum menetapkan prioritas dalam pengembangan perdesaan, kenali dulu karakteristik desa, agar tidak bias dengan kepentingan pengembangan ekonomi," tegas Respati.

    Sementara Akademisi dari Institut Teknologi Bandung Acha Sugandhi menambahkan, P2KPB juga harus menegaskan adanya prinsip pembangunan berwawasan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang drastis. (sha)

    Sumber : admintaru_130412
    Berita aslinya silahkan klik disini atau kunjungi di http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1921
    Category: Arsip dan Kliping berita Koran | Views: 1134 | Added by: rwickan | Tags: http://www.penataanruang.net/detail | Rating: 0.0/0
    Total comments: 0
    Bagikan